Dalam audiensi ini, warga mempertanyakan tanggung jawab akademisi yang dinilai hanya menitikberatkan kajian pada aspek geologi dan lingkungan, namun belum menyentuh dampak sosial yang berpotensi dialami masyarakat sekitar.
Dosen Fakultas Geografi UGM Tommy Andryan Tivianton yang terlibat sebagai tenaga ahli karst dan hidrogeologi dalam penyusunan Amdal menyatakan, pihaknya menerima seluruh masukan yang disampaikan warga dan membuka peluang untuk menindaklanjuti berbagai kegelisahan yang muncul melalui penelitian lanjutan.
Baca Juga: PSS Sleman Belum Punya Manajer Resmi, Kim Jeffrey Kurniawan Fokus Jadi Pemain
"Karena kita ini manusia, maka kita perlu memanusiakan manusia. Apa yang sudah diutarakan warga akan kami terima, kemudian dengan ilmu yang kami miliki akan kami coba menindaklanjuti berbagai keresahan yang disampaikan," ujarnya usai dialog.
Menurut Tommy, tindak lanjut yang dimungkinkan saat ini bukan berupa audit Amdal karena kegiatan pertambangan belum berjalan. Sebaliknya, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji berbagai persoalan yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat.
Dia menjelaskan, keterlibatan tim Fakultas Geografi UGM berawal dari penelitian kawasan Karst Gunung Sewu pada 2018 silam. Saat itu, timnya melakukan inventarisasi kondisi geodiversitas dan hidrogeologi di wilayah yang telah memiliki izin eksplorasi. "Data itu kemudian menjadi salah satu referensi dalam studi kelayakan proyek semen Pracimantoro," ujarnya.
Saat penyusunan Amdal tahun 2022, lanjutnya, perusahaan membutuhkan tenaga ahli karst dan hidrogeologi dalam tahapan penapisan dokumen lingkungan. Karena sebelumnya telah melakukan penelitian di kawasan itu, timnya diminta menjadi bagian dari penyusunan aspek teknis Amdal.
Ia menambahkan, dokumen Amdal tidak dapat dipahami sebagai legitimasi tunggal bagi kegiatan pertambangan. Menurutnya, Amdal merupakan instrumen yang memuat identifikasi dampak positif maupun negatif sekaligus arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
"Mata air, sungai bawah tanah, hingga gua-gua yang telah teridentifikasi harus dipastikan tidak mengalami kerusakan akibat kegiatan yang direncanakan," jelasnya.
Namun penjelasan itu tak sepenuhnya memuaskan warga. Perwakilan Paguyuban Tali Jiwa Suryo Permen menilai, akademisi lebih banyak menjelaskan aspek teknis lingkungan dibandingkan dampak sosial yang akan ditanggung masyarakat.
Menurut Suryo, seorang akademisi seharusnya tidak hanya berbicara sesuai disiplin ilmunya, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial yang muncul dari hasil kajian yang digunakan sebagai dasar pembangunan industri ekstraktif.
"Sudah sesuai prediksi, mereka akan berkelit. Mereka mulai menyadari apa yang mereka lakukan memiliki risiko besar," ujarnya.
Ia juga mengkritik sejumlah penjelasan mengenai perlindungan kawasan karst yang dinilai terlalu normatif. Salah satunya terkait batas perlindungan kawasan sekitar gua yang, menurutnya, tidak mencerminkan karakter sistem karst yang saling terhubung di bawah permukaan.
Senada, Direktur Advokasi Tambang Center of Economic and Law Studies (Celios) Wisnu Utomo menilai, dialog itu menunjukkan masih kuatnya pendekatan akademik yang berorientasi pada aspek fisik lingkungan tanpa memberi ruang yang memadai terhadap kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Hasil Inspeksi Ileague Jelang Super League 2026/2027, Lampu di SSA Bantul Kurang Terang
"Tadi kita melihat geografi tanpa manusia. Pembahasannya banyak mengenai air, ponor, dan karst, tetapi tidak satu kali pun membicarakan manusia yang hidup di kawasan itu. Padahal dampak lingkungan dan dampak sosial tidak bisa dipisahkan," katanya.
Wisnu menilai persoalan mendasar bukan hanya pada substansi kajian Amdal. Melainkan juga pada etika akademik ketika hasil penelitian digunakan untuk mendukung proyek industri yang berpotensi memunculkan konflik sosial dan lingkungan.
Menurutnya, kampus perlu memperkuat akuntabilitas akademik agar hasil riset tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjawab kepentingan masyarakat yang terdampak.
"Ada modus ekonomi ekstraktif yang sedang didorong di Indonesia dan itu mendapat dukungan dari banyak kampus. Di mana produksi tetap harus berjalan dan aturan bisa diatur belakangan," tandasnya. (bas/laz)
Editor : Herpri KartunSumber : Radar Jogja