JOGJA - Penyebaran hoaks di ruang digital masih menjadi tantangan yang terus dihadapi pemerintah di tengah meningkatnya penggunaan media sosial. Arus informasi yang bergerak tanpa mengenal batas membuat masyarakat makin rentan terpapar disinformasi, dan penguatan literasi digital dinilai menjadi langkah paling efektif untuk membangun ketahanan masyarakat dalam memilah informasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIJ juga terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program literasi digital. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), praktisi komunikasi, media massa, hingga berbagai komunitas untuk memperluas jangkauan edukasi.
Baca Juga: Disbud Bantul Catat Tiga Kebudayaan Akan diajukan sebagai WBTB
Kepala Diskominfo DIJ Hari Edi Tri Wahyu Nugroho mengatakan, hoaks merupakan persoalan yang akan terus muncul seiring perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, pengalaman saat pandemi Covid-19 lalu menunjukkan informasi palsu tetap beredar hingga kini.
"Hoaks misal sejak beberapa tahun lalu di era Covid pun sampai sekarang masih terjadi. Artinya kemudian, itu akan terus akan senantiasa terjadi," ujarnya, Selasa (30/6).
Ia menjelaskan, penyebaran informasi di media sosial tidak lagi dibatasi oleh wilayah administratif. Informasi yang berasal dari daerah lain bahkan luar negeri dapat dengan mudah diakses masyarakat, termasuk di DIJ, sehingga kewaspadaan harus terus ditingkatkan.
Baca Juga: Reno Candra Sangaji Juga Jadi Tersangka di Kejati DIY, Kerugian Negara Disebut Rp 4,22 Miliar
"Ketika sudah di media sosial, konsumennya sudah seluruh dunia bahkan. Jadi kita termasuk yang kemudian harus waspada, harus kemudian ikut melek akan disinformasi tersebut," katanya.
Untuk itu, Wahyu mengungkapkan, Diskominfo DIJ juga secara rutin meneruskan hasil verifikasi informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, instansi tersebut juga menggandeng komunitas pemeriksa fakta seperti Mafindo dan berbagai pegiat literasi digital untuk memperkuat penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat.
Ia menuturkan, pendekatan yang ditempuh Pemprov DIJ sejauh ini lebih menitikberatkan pada langkah pencegahan melalui program Diseminasi Konten Positif dan Jogja Bijak Bermedsos, dibanding hanya meluruskan informasi setelah hoaks telanjur menyebar.
"Dari sisi kita lebih ke preventif. Kita punya program Diseminasi Konten Positif. Ada juga Jogja Bijak Bermedsos," ungkapnya.
Program ini diakuinya menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, pelajar, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat di tingkat akar rumput.
Menurutnya, semakin luas sasaran edukasi, semakin besar peluang masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali ciri-ciri hoaks dan tidak mudah terprovokasi informasi yang menyesatkan.
"Sasarannya banyak, bahkan sampai ibu-ibu Dasa Wisma juga kita undang. Adik-adik pelajar yang tingkat konsumennya cukup besar itu juga kita sasar untuk diseminasi konten positif atau Jogja Bijak Bermedsos tersebut," jelas Wahyu.
Ia menegaskan, penanganan hoaks tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari komunitas, media, akademisi, hingga masyarakat sebagai pengguna media sosial agar ruang digital tetap sehat dan produktif.
"Kita juga libatkan teman-teman komunitas. Kan ada Mafindo, ada juga komunitas peduli hoaks yang lain. Dari media pun ada, itu yang juga kita sosialisasikan dan terus kita sebarkan," tandasnya. (iza/laz)