JOGJA - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa kembali menguat di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta dalam beberapa pekan terakhir.
Aksi demonstrasi maupun gerakan advokasi yang dilakukan mahasiswa belakangan dinilai sebagai respons terhadap beragam persoalan bangsa, mulai kondisi ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan pemerintah yang menuai kritik.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Muhammad Radhi Nabil Akbar yang beberapa kali turun aksi menilai, menguatnya gerakan mahasiswa tidak terlepas dari semakin mudahnya akses masyarakat terhadap informasi.
"Gerakan aktivisme menguat karena mudahnya mahasiswa mendapatkan akses informasi mengenai kebijakan maupun tindakan pemerintah sehingga mendorong masyarakat, terutama mahasiswa, untuk melakukan protes terhadap kebijakan itu," ujarnya kepada Radar Jogja, Jumat (26/6/2026).
Menurut Radhi, isu ekonomi menjadi perhatian utama mahasiswa saat ini, terutama berkaitan dengan besarnya anggaran program makan bergizi gratis (MBG).
Ia menilai kebijakan tersebut berdampak pada pemotongan anggaran pendidikan yang semestinya dapat dialokasikan untuk pemerataan akses pendidikan.
"Pemenuhan pendidikan di Indonesia masih belum merata. Akses siswa menuju sekolah di berbagai daerah masih menjadi persoalan.
Seharusnya persoalan mendasar seperti itu yang lebih diprioritaskan," katanya.
Selain persoalan ekonomi, ia menyebut sejumlah kebijakan lain turut memicu meningkatnya gerakan mahasiswa.
Di antaranya kebijakan fiskal, harga BBM, pelemahan nilai rupiah, hingga pengesahan UU TNI dan pembahasan UU Polri.
Dia juga menyoroti pola komunikasi pemerintah dalam merespons kritik masyarakat.
"Mahasiswa melihat respons pemerintah terhadap kritik sering terkesan meremehkan situasi yang sedang terjadi.
Hal itu ikut mendorong lahirnya aksi-aksi sosial," ucapnya.
Radhi menilai pola gerakan mahasiswa saat ini berbeda dibanding beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, aksi demonstrasi kini dilakukan secara bergantian oleh berbagai kampus maupun aliansi mahasiswa, sehingga isu yang diperjuangkan tetap terjaga dalam ruang publik.
Baca Juga: Warga Tegalwangi Kekurangan Air Bersih, Pamsimas Sering Mati, Mulai Andalkan Bantuan Droping
"Setiap beberapa hari selalu ada kampus atau aliansi yang turun aksi. Pola ini membuat isu tetap hangat, meski dibanding tahun lalu, aksi tahun ini relatif lebih minim kericuhan," katanya.
Di sisi lain, media sosial disebut menjadi faktor penting dalam memperkuat gerakan mahasiswa.
Selain mempermudah penyebaran informasi, media sosial juga dinilai mampu menjaga isu tetap menjadi perhatian publik sekaligus memobilisasi massa.
Meski demikian, Radhi mengakui tantangan yang dihadapi mahasiswa juga semakin besar.
Salah satunya, munculnya serangan buzzer di media sosial yang berupaya membentuk opini publik seolah-olah gerakan mahasiswa tidak memiliki dampak.
"Tantangan lainnya adalah sulitnya menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah maupun legislatif karena fungsi check and balances dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan mahasiswa harus tetap menjalankan perannya sebagai agent of change sekaligus kelompok intelektual yang mendorong perubahan menuju kehidupan berbangsa yang lebih baik.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM) Bintang Mesa.
Menurutnya, menguatnya gerakan mahasiswa merupakan pertanda bahwa kondisi demokrasi sedang menghadapi persoalan serius.
"Menguatnya gerakan mahasiswa di berbagai daerah ini alarm bahwa kondisi negeri hari ini tidak baik-baik saja.
Baca Juga: PT BPR BKK Kebumen Siap Gabung ke PT BPR Satu Jateng
Ketika parlemen jalanan semakin hidup, artinya parlemen di Senayan sedang pincang," tegasnya.
Mesa mengatakan gerakan mahasiswa hadir untuk memaksa pemerintah membenahi berbagai persoalan sekaligus memastikan suara masyarakat tetap tersampaikan.
Terlebih, menurutnya, fungsi oposisi di parlemen saat ini dinilai belum berjalan optimal.
"Dalam kondisi demikian, satu-satunya pengawas yang bisa diandalkan adalah parlemen jalanan," katanya.
Ia menilai berbagai persoalan nasional menjadi alasan mahasiswa kembali aktif melakukan gerakan sosial.
Mulai dari perlambatan ekonomi, meningkatnya harga pangan, pengalihan anggaran pendidikan untuk MBG, minimnya lapangan kerja, lemahnya perlindungan pekerja informal, hingga pengesahan UU TNI dan pembahasan UU Polri yang dinilai memperluas peran aparat di ranah sipil.
"Semua persoalan itu telanjang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat, bahkan dari piring makan kita sehari-hari.
Akan menjadi salah bila mahasiswa tidak menjalankan perannya sebagai pengeras suara dan kelompok penekan terhadap penguasa," tandasnya. (iza/laz)
Editor : Herpri Kartun