JOGJA - Gelombang demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah kembali dilakukan oleh mahasiswa di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja, Senin (22/6). Uniknya, aksi mereka dilakukan dengan tapa pepe atau berjemur di bawah terik matahari.
Koordinator Aksi Ahsan Taqwim mengatakan, aksi dilakukan sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap tata kelola negara Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Dalam aksi itu massa aksi membawa lima tuntutan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan nasional, reformasi ekonomi, hingga penguatan ruang demokrasi sipil.
Baca Juga: Jaga Listrik Tetap Menyala, Kisah Rejo Handoyo Teknisi PLTMH Kedungrong Kulon Progo
Ahsan membeberkan, tuntutan pertama perihal evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, program itu harus diperbaiki secara menyeluruh dari sistem regulasi kebijakan, hingga teknis distribusi di lapangan.
Selain itu, mereka juga menuntut peninjauan ulang terhadap urgensi dan alokasi anggaran program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Guna mencegah terjadinya pemborosan anggaran negara di tingkat nasional.
Kemudian tuntutan kedua, mahasiswa menyoroti maraknya penempatan aparat militer pada sektor-sektor yang seharusnya menjadi ranah sipil. Fenomena itu dirasa mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi.
"Sekarang banyak sekali ruang-ruang sipil yang kemudian diisi dari aparat militer. Itu tentu tidak bisa berdampingan dengan sistem demokrasi,” ujar Ahsan di sela aksi.
Baca Juga: SPMB Hari Pertama di SMPN 6 Jogja, Ortu Calon Siswa Masih Kebingungan karena Gaptek
Dalam tuntutan ketiga, tokoh Pemuda Muhammadiyah DIJ ini juga mendesak perombakan struktur alokasi APBN agar lebih memprioritaskan hak-hak dasar masyarakat. Pemerintah diminta memfokuskan dominasi anggaran negara pada tiga sektor utama yakni sektor pendidikan, pembukaan lapangan kerja, dan penguatan sistem perlindungan sosial.
Sementara tuntutan kelima, mahasiswa mendorong penguatan demokrasi dan ruang partisipasi publik. Tuntutan terakhir berfokus pada jaminan kebebasan berpendapat di media sosial tanpa adanya pembatasan yang represif.
Massa juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam setiap tahapan kebijakan publik secara transparan. Mulai dari tahap perumusan masalah, perencanaan, implementasi, hingga fungsi pengawasan di lapangan.
Menurutnya, pemilihan metode aksi dengan tapa pepe itu juga bukan tanpa alasan. Aksi tersebut mengadopsi tradisi budaya luhur Jogjakarta yang sudah ada sejak era kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono II dan III.
Secara filosofis, tapa pepe merupakan sarana bagi rakyat kecil untuk duduk bertapa di bawah terik matahari sebagai bentuk protes dan pengaduan langsung kepada raja. Ketika rakyat merasa ada ketidakadilan atau kondisi daerah/negara sedang tidak aman.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Disetop Saat Libur Sekolah, Mitra Dapur di DIY Kelimpungan
"Kami mengharapkan untuk meminta perlindungan Sultan agar dari pihak pemerintah provinsi juga bisa meneruskan aspirasi dari kami ke negara” tandas Ahsan.
Aksi damai itu diikuti ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari berbagai simpul komisariat universitas di Jogjakarta. Seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY). (inu/laz)