JOGJA - Upaya mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi di DIY saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain keterbatasan anggaran, pengembangan transportasi publik juga harus memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, tata ruang, hingga kepentingan berbagai pihak yang terdampak oleh kebijakan transportasi.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, persoalan transportasi tidak bisa diselesaikan hanya oleh sektor perhubungan. Menurutnya, keberhasilan integrasi transportasi membutuhkan komitmen lintas sektor karena dampaknya menyentuh berbagai bidang.
"Komitmen dari lintas sektor saya kira penting. Bicara transpor bukan urusan orang perhubungan saja. Tapi dari kita menerapkan satu kebijakan itu ada dampak ekonomi, ada dampak sosial," ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Menurut Made, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah DIY adalah mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik di tengah tuntutan layanan yang cepat dan nyaman. Di sisi lain, kemampuan fiskal pemerintah untuk menambah armada maupun layanan juga terbatas.
Ia melanjutkan, peningkatan layanan transportasi publik juga membutuhkan tambahan armada dan dukungan infrastruktur yang memadai. Namun langkah tersebut tidak selalu mudah dilakukan karena keterbatasan anggaran.
"Berarti kan harus ada penambahan moda, sementara secara kapasitas fiskal kita juga terbatas dan harus dipikirkan mendalam," tegasnya.
Meski demikian, Pemprov DIY terus berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Salah satunya melalui pengembangan Intelligent Transport System (ITS) yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi posisi armada secara real time.
"Kita sudah melengkapi dengan ITS. Jadi menginformasikan bus jalur ini nanti di posisi mana," ujar Made mencontohkan.
Lebih lanjut, ia juga berharap kalangan akademisi dan praktisi transportasi di DIY juga dapat terlibat lebih aktif dalam merumuskan solusi yang dapat diterapkan di lapangan.
"DIY kan banyak ahli transpor. Harapannya marilah sama-sama kita bangun transpor di DIY yang baik seperti apa," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Chrestina Erni Widyastuti mengatakan, sejumlah upaya integrasi transportasi juga terus dijalankan, termasuk pengembangan kawasan Maguwo sebagai salah satu simpul transportasi yang terhubung dengan berbagai moda.
Menurutnya, hasil pembahasan dengan sejumlah pihak menunjukkan dukungan terhadap penguatan integrasi transportasi.
"Namun, realisasinya juga masih membutuhkan dukungan pendanaan dan komunikasi berkelanjutan antarinstansi," paparnya.
Erni menjelaskan, pengembangan Stasiun Maguwo menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan bersama PT KAI, sementara pengembangan kawasan park and ride menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan integrasi transportasi. "Keinginan bersama itu ketika pengembangan Maguwo terintegrasi dengan pengembangan park and ride. Jadi nanti saling support," ujarnya.
Selain itu, integrasi antarmoda juga terus diperkuat melalui pengembangan sistem pembayaran dan informasi perjalanan. Saat ini integrasi pembayaran antara Trans Jogja dan KRL telah berjalan, sementara integrasi informasi perjalanan terus dioptimalkan.
"Langkah itu diharap mempermudah masyarakat saat berpindah moda transportasi dan mendukung sistem transportasi yang lebih terintegrasi di DIY," tambahnya. (iza)
Editor : Winda Atika Ira Puspita