JOGJA - Dinamika inflasi yang terus meninggi disorot legislatif. Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja Munazar mengusulkan pemerintah kota (pemkot) menyiapkan antisipatif. Salah satunya dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah.
Munazar mengatakan, langkah tersebut bisa menjadi bentuk perlindungan ekonomi masyarakat. Apalagi di tengah tekanan ekonomi yang mulai dirasakan kelompok rentan. Dia tidak ingin pemerintah menunggu dampak perlambatan ekonomi meluas. Pun sejumlah indikator juga sudah mulai tampak.
Munazar membeberkan, indikator yang paling jelas adalah angka inflasi di Kota Jogja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, pada bulan Maret inflasi di Kota Jogja menyentuh angka 4,19 persen. Komoditas penyumbangnya meliputi sektor perumahan, listrik, konsumsi, pendidikan, serta berbagai kebutuhan pokok.
Baca Juga: Di Kota Magelang TKA Jadi Penentu SPMB SMP, Bobotnya 60 Persen Bisa Ubah Peta Persaingan
Kondisi tersebut diperparah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin melemah hingga di level Rp. 18.00. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa diabaikan karena berpotensi meningkatkan harga barang dan biaya operasional.
“Lalu pada akhirnya membebani masyarakat, terutama kelompok ekonomi kecil,” ujar Munazar di kantornya, Senin (8/6/2026).
Politisi Partai Golkar itu mendorong agar pemkot segera menyiapkan langkah mitigasi yang paling nyata. Penyaluran KUR Daerah bisa dipertimbangkan karena dapat menjaga daya tahan ekonomi masyarakat. Terlebih yang menggantungkan pendapatan dari unit-unit usaha mikro.
Baca Juga: Reaktivasi Bandara Adi Sucipto Dikhawatirkan Ganggu Ekosistem Pariwisata
Munazar pun memberikan catatan pada program KUR Daerah tersebut. Misalnya harus bisa memiliki skema pembiayaan berbunga rendah atau hingga nol persen bagi kelompok sasaran tertentu.
“KUR Daerah bisa menjadi salah satu solusi agar masyarakat tetap produktif dan mampu menghadapi tekanan ekonomi yg kian kompleks,” tegasnya.
Bertepatan dengan momentum HUT Pemkot Jogja ke-79, Munazar juga mengingatkan agar pemkot tidak berfokus pada kegiatan yang sekedar seremonial. Sebab keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya festival, pameran, atau agenda seremonial ekonomi kreatif.
Namun lebih bagaimana pemerintah bisa memastikan masyarakat memiliki kemampuan bertahan menghadapi gejolak ekonomi. Oleh karena itu, dia berharap agar kebijakan yang diambil dapat berorientasi pada penguatan ketahanan ekonomi masyarakat kelompok rentan.
“Pemkot perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi,” tegasnya.
Di lingkungan bank plat merah, Direktur Operasional dan Bisnis PT. BPR Bank Jogja Heri Sutanto memastikan pihaknya telah memberi kemudahan akses modal bagi pelaku UMKM. Adapun program kredit khusus UMKM pada tahun ini digelontorkan sebesar Rp 270 miliar.
Baca Juga: Minyak Goreng di Kota Jogja Langka, Harga Masih Stabil Tinggi
Menurutnya, jumlah tersebut telah meningkat dibandingkan tahun lalu yang berada di angka Rp 260 miliar. Dia berharap dengan peningkatan tersebut bisa lebih mempermudah pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya.
“Di tahun 2026 untuk sektor UMKM memang lebih kami fokuskan dan ekspansi lagi. Cara pendekatan ke calon debitur juga kami perkuat,” tegas Heri. (inu)
Editor : Winda Atika Ira Puspita