JOGJA - Kasus dugaan pembubaran kegiatan beribadah di sebuah gereja di Bantul mendapat perhatian berbagai pihak. Salah satunya Dewan Pembina Pemuda Batak Bersatu. Sebuah organisasi pemuda suku Batak yang berdomisili di Jogjakarta.
Ketua Dewan Pembina Pemuda Batak Bersatu Dewanto P Siregar mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah preventif yang dilakukan Forkompimda Kabupaten Bantul untuk menjaga kondusivitas wilayah. Namun, dia juga mendorong agar ada langkah dari instansi terkait untuk memastikan legalitas tempat ibadah. Supaya kejadian serupa tidak terulang kembali.
Baca Juga: Polda DIY Pastikan GMS Bebas Gelar Ibadah setelah Izin Beres
“Setiap warga negara dijamin hak konstitusionalnya untuk beribadah. Namun, disisi lain, kepatuhan terhadap administrasi dan aturan perundang-undangan pendirian tempat ibadah adalah keniscayaan agar tercipta ketertiban sosial," ujar Dewanto dalam keterangannya, Selasa (26/5).
Sosok yang merupakan Ketua Asosiasi World Muaythai Indonesia (AWMI) itu memberikan tiga poin penting masukan dalam peristiwa tersebut. Pertama, dukungan tentang penegasan bahwa surat keterangan tanda lapor (SKTL) bukanlah izin pendirian tempat ibadah.
Dia berharap, seluruh kelompok keagamaan di Jogjakarta memahami alur perizinan sesuai aturan yang berlaku. Supaya bisa mengantisipasi persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Kemudian, Dewanto juga mendukung tindakan tegas terhadap intoleransi termasuk proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, di Jogjakarta tidak boleh ada ruang untuk tindakan main hakim sendiri.
“Kami juga mendesak pihak penyelenggara kegiatan untuk kooperatif dan mematuhi saran pemerintah demi kepentingan yang lebih besar, yakni kedamaian warga," tegasnya.
Dewanto pun mengimbau agar masyarakat bijak dalam menerima informasi yang bisa memicu gesekan SARA. Sebab sejatinya semua lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi yang menyejukkan. Apalagi dalam isu keberagaman yang cukup sensitif.
Oleh karena itu, dia berharap masyarakat bisa melihat berbagai informasi yang beredar terutama di medsos tetap berbasis pada fakta, objektif, dan bertujuan meredam konflik. Bukan justru menyulut dendam atau perpecahan masyarakat Bantul.
“Kami mendorong masyarakat untuk mempercayakan penanganan masalah ini kepada aparat yang berwenang dan tokoh-tokoh masyarakat agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari,” tandasnya. (inu)