JOGJA - Sejumlah pihak menaruh perhatian terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Biijana Paksi Sitengsu yang merupakan salah satu yayasan sosial mengusulkan agar program pemerintah pusat itu terintegrasi program ketahanan pangan masyarakat DIY, Lumbung Mataraman.
Penasehat Yayasan Biijana Paksi Sitengsu RM Wahyono Bimarso mengatakan, implementasi MBG-Lumbung Mataraman bisa dilakukan dengan memanfaatkan tanah kas desa untuk aktivitas pertanian atau peternakan.
Kemudian hasil panennya digunakan untuk mensuplai kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, skema tersebut diyakini mampu menekan rantai pasok bahan pangan untuk wilayah Yogyakarta.
Baca Juga: Pendamping PKH Wajib Ground Check, Aktivasi BPJS Kesehatan Warga Masih Menunggu
Sehingga kesegaran bahan pangan tetap terjaga dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani.
Dia menilai, distribusi pangan yang memangkas jalur birokrasi panjang bisa membuat kualitas gizi tetap konsisten.
Dari sisi penyalurannya juga bisa langsung menyentuh masyarakat penerima sasaran seperti balita dan ibu hamil berisiko stunting.
“Dengan jalur yang pendek, kesegaran dan kualitas nutrisi bahan baku tetap terjaga,” ujar Wahyono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga: Minim Rotasi dan Konsisten Maksimalkan Bola; Filosofi Van Gastel Diuji Hasil PSIM Jogja
Sebagai informasi, Yayasan Biijana Paksi Sitengsu sebelumnya juga telah mengembangkan sistem pengawasan bahan pangan yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Aplikasi tersebut diklaim mampu meminimalisasi potensi keracunan karena kesegaran bahan pangan dapat dipantau secara digital.
Tim Devlopment IT Yayasan Biijana Paksi Sitengsu, A Gilbert Inkiriwang menjelaskan sistem Simetris beberapa sistem yang mampu mendeteksi suhu penyimpanan bahan pangan hingga dapur.
Kemudian juga pemantauan distribusi bahan pangan dari tingkat petani sampai ke dapur SPPG.
“Alur distribusi bahan baku dibekali dengan manifest pengiriman digital yang dilengkapi QR Code untuk memastikan tidak ada bahan gelap yang masuk tanpa catatan," jelas Gilbert.
Sebelumnya, Sekretaris Provinsi DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menekankan bahwa pengawasan ketat menjadi kunci untuk mencegah timbulnya kasus keracunan MBG.
Dia pun menghimbau kepada seluruh pelaksana MBG untuk menjalankan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Pengawasannya memang harus diperketat lagi,” tegas Made yang juga Ketua Satgas MBG DIY ini. (inu)
Editor : Winda Atika Ira Puspita