JOGJA - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat turut berdampak serius ke daerah, salah satunya di sektor usaha transportasi, tak terkecuali bisnis rental mobil di Jogjakarta.
Para pelaku usaha mengeluhkan penurunan permintaan yang drastis hingga mengancam keberlangsungan bisnis.
Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Rental Kendaraan Indonesia (Asperda) DIJ Aris Purwadi menyebut, kondisi industri rental saat ini mengalami perlambatan signifikan sejak 2025.
"Kondisi bisnis mengalami perlambatan yang cukup signifikan.
Permintaan turun drastis dibanding periode sebelumnya, terutama dari sektor pemerintahan dan korporasi," ujar Aris, Minggu (12/4).
Menurutnya, kebijakan efisiensi membuat banyak instansi mengurangi perjalanan dinas, kegiatan rapat, hingga acara seremonial yang sebelumnya menjadi sumber utama permintaan jasa rental kendaraan.
Dampaknya tidak main-main.
Aris mengungkapkan penurunan permintaan yang dirasakan pelaku usaha berada di kisaran 40 hingga 60 persen.
"Kurang lebih 40 sampai 60 persen penurunannya. Dan itu dirasakan hampir semua rekan-rekan pengusaha rental," tegasnya.
Ia menerangkan, tidak hanya jumlah permintaan yang turun, pola pemesanan juga berubah drastis.
Jika sebelumnya kebutuhan kendaraan bisa direncanakan jauh hari, kini mayoritas permintaan bersifat mendadak dan tidak terjadwal.
"Dulu satu bulan sebelumnya sudah terjadwal. Sekarang sifatnya dadakan, bahkan kunjungan pun mendadak," kata Aris.
Selain itu terjadi perubahan perilaku konsumen dalam penggunaan kendaraan.
Baca Juga: Honda Beat Jadi Primadona di Rental Motor, Diburu Karena Irit dan Ringan
Jika sebelumnya satu pejabat bisa menggunakan satu unit mobil, kini penggunaan dilakukan secara kolektif untuk menekan biaya.
"Dulu satu pejabat satu mobil. Sekarang digabung, bahkan grade-nya juga turun.
Yang dulu pakai Alphard, sekarang cukup Innova Zenix," jelasnya.
Kondisi itu membuat banyak armada tidak beroperasi.
Dari rata-rata utilisasi 15-20 hari per bulan pada masa normal, kini diakuinya turun secara drastis.
"Sekarang unit bisa keluar 10 hari saja sudah berat. Dan tidak semua unit bisa jalan," ungkapnya.
Tekanan finansial pun semakin terasa, terutama bagi pengusaha yang masih memiliki kewajiban kredit kendaraan.
Bahkan, sebagian pelaku usaha terpaksa mengembalikan unit ke pihak leasing atau menghentikan operasional.
"Sudah ada yang gulung tikar, bahkan unit dikembalikan karena tidak mampu menutup biaya operasional dan angsuran," kata Aris.
Di tengah permintaan yang menurun, jumlah pelaku usaha justru bertambah.
Banyak pemain baru masuk ke industri dengan skala kecil, bahkan tanpa badan usaha resmi, sehingga memicu persaingan harga yang tidak cukup sehat.
"Kadang mereka hanya hitung biaya mobil, BBM, dan driver tanpa margin. Itu yang bikin harga jadi rusak di pasar," ujarnya.
Situasi ini semakin menekan pelaku usaha yang sudah memiliki standar operasional dan beban biaya lebih tinggi.
Selain faktor efisiensi, Aris juga menyoroti perubahan pola pergerakan wisatawan.
Jogja yang sebelumnya menjadi destinasi utama, kini cenderung hanya menjadi kota transit.
"Sekarang Jogja itu malah jadi transit. Banyak yang lanjut ke Jawa Timur atau kota sekitar Jogja.
Dan sini bukan lagi tujuan utama," ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur seperti jalan tol turut mempercepat mobilitas wisatawan, sehingga durasi tinggal di Jogja semakin singkat.
Menghadapi situasi ini, Asperda DIJ berencana mengajukan permohonan kepada pemerintah agar sektor rental kendaraan mendapat perhatian dalam kebijakan ke depan.
Ia menegaskan, tanpa perubahan kebijakan di level pusat, pelaku usaha di daerah diprediksi akan sulit bertahan.
"Kalau kondisi seperti ini terus, ya kuat-kuatan saja. Yang kuat bertahan, yang tidak akan gulung tikar," tuturnya. (iza/laz)
Editor : Herpri Kartun