JOGJA - Memasuki minggu kedua April 2026, Komisi C DPRD DIY mengadakan serangkaian kunjungan dalam daerah (KDD) ke Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Dari KDD sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat maupun pamong kalurahan di kedua kabupaten tersebut.
“Saat ke Gunungkidul kami menerima pengaduan terkait dengan jalan gelap yang membutuhkan lampu penerangan jalan umum (PJU) dan kerusakan jalan lingkungan,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifudin kemarin (12/4).
Aspirasi itu mengemuka saat pimpinan dan anggota Komisi C mengadakan pertemuan di Balai Kalurahan Katongan, Nglipar, Gunungkidul. Amir mengatakan, KDD dilakukan guna melihat kondisi riil di lapangan. Dalam KDD itu beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi C juga ikut mendampingi.
Setelah kunjungan itu, Amir menegaskan segera mengkoordinasikan dengan berbagai pihak guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Khususnya dengan melibatkan mitra kerja Komisi C seperti Dinas Perhubungan DIY dan Dinas PUPESDM DIY. “Ini menjadi komitmen kami,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Lurah Katongan Jumawan menceritakan, lampu PJU menjadi kebutuhan mendesak. Sedikitnya ada di lima titik ruas jalan. . Selain itu, ada kebutuhan rehabilitas jalan lingkungan seperti peningkatan jalan di Dusun Jeruklegi.
Carik Katongan, Harino menambagkan, dana desa yang tersedia belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Tahun ini, dana desa mengalami efisiensi anggaran. Dari pemerintah pusat hanya mengalokasikan Rp 370 juta. Anggaran tersebut tak cukup untuk membiayai kebutuhan infrastruktur di Kalurahan Katongan. Demikian pula program Desa Mandiri Budaya juga mengalami penyesuaian anggaran. “Ikut terpangkas,” tuturnya.
Anggota Komisi C DPRD DIY Suharno ikut angkat bicara. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Gunungkidul itu mengatakan masalah kerusakan jalan bisa diatasi dengan dukungan program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. CSR digunakan untuk membantu pembangunan jalan di padukuhan.
Suharno juga menyinggung kondisi jalan gelap bukan hanya di ruas jalan umum. Di kawasan rest area Katongan hal serupa juga terjadi. Ini dampaknya masyarakat menjadi enggan singgah di rest area. KDD ke Kalurahan Katongan itu dilakukan pada Kamis (9/4).
Sehari sebelumnya, pimpinan dan anggota Komisi C mengunjungi Kalurahan Pengasih, Pengasih, Kulon Progo. Kunjungan sebagai tindak lanjut atas aspirasi warga yang mengeluhkan abrasi Sungai Serang yang mengancam permukiman.
Suryo Bidekso yang tinggal di Padukuhan Dayakan, Pengasih, Kulon Progo mengungkapkan, ancaman abrasi telah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan saat banjir, air sungai sempat masuk ke pemukiman warga dan menimbulkan korban. Pergeseran alur sungai mencapai puluhan meter dinilai mengancam keselamatan warga, infrastruktur jalan, dan fasilitas publik. “Kami berharap ada solusi nyata dengan dibangun tanggul maupun penanganan teknis lainnya. Kondisi ini berlangsung lama dan sudah mengancam lingkungan tempat tinggal warga,” cerita Suryo.
Mendengar aspirasi itu, Amir menegaskan, segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Ini karena soal sungai menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami akan meminta BBWSO segera mengambil langkah penanganan,” desaknya. Desakan senada disampaikan Anggota Komisi C Lilik Saiful Ahmad. Dia bertekad mengawal aspirasi warga agar daerah yang paling terdampak menjapatkan prioritas penanganan. (kus)