JOGJA - Sebagian pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menerapkan work from home (WFH) mulai Jumat (10/4/2026). Meski kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), pada hari pertama menunjukkan tingkat partisipasi yang minim untuk penggunaan kendaraan non BBM.
Pantauan Radar Jogja, pegawai yang menggunakan kendaraan BBM seperti sepeda motor dan mobil masih cukup banyak. Hal tersebut tampak dari area parkir di sejumlah gedung perkantoran yang penuh kendaraan BBM berplat merah. Kemudian terlihat juga pegawai yang masih lalu lalang menggunakan kendaraan bermotor.
Sementara di dalam area perkantoran, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terlihat sudah menerapkan WFH. Misalnya di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Hanya sedikit pegawai di instansi tersebut yang tampak di dalam area gedung.
Baca Juga: Tiga Sumur di Turi Tercemar Limbah SPPG, DLH Sebut Dampak Kotoran Cair dalam Tanah Sulit Dipulihkan
BKPSDM Kota Jogja juga hanya mengaktifkan dua lantai dari total tiga lantai gedung. Lantai paling atas yang merupakan ruangan rapat tidak digunakan. Lampu, AC dimatikan dan fasilitas air dimatikan. Namun untuk lantai satu dan dua, lampu maupun AC tetap menyala meski hanya ada sedikit pegawai.
Kepala BKPSDM Kota Jogja Sarwanto menyampaikan, instansinya menerapkan WFH 42 persen. Dari total 66 pegawai di instansi tersebut ada 28 pegawai menerapkan WFH. Kemudian 38 pegawai tetap bekerja di kantor.
“Meskipun ada yang WFH koordinasi tetap kami lakukan, misalnya kami mengadakan rapat zoom internal pada jam 10 pagi,” ujar Sarwanto saat ditemui di kantornya.
Sebagai instansi yang mengelola seluruh pegawai di Pemkot Jogja. Sarwanto mengungkap, berdasar hasil pendataannya ada sekitar 2,8 persen dari 7.115 pegawai yang menerapkan WFH. Rinciannya untuk yang melaksanakan WFH 201 pegawai. Sementara pegawai yang tetap bekerja di kantor 6.914 orang.
Mayoritas OPD di Kota Jogja mengikuti edaran dari kepala daerah untuk tetap memaksimalkan pelayanan publik. Hal itu membuat banyak instansi tetap meminta pegawainya untuk bekerja dari kantor.
Baca Juga: Tiga Sumur di Turi Tercemar Limbah SPPG, DLH Sebut Dampak Kotoran Cair dalam Tanah Sulit Dipulihkan
“Hanya sebelas OPD yang menerapkan WFH, itu pun yang sifatnya administratif seperti Bagian Administrasi Pembangunan, Bappeda, BKPSDM, Inspektorat, dan sebagian kecil di Dinas PU serta Dinas Perdagangan,” ungkap Sarwanto.
Disinggung perihal efektivitas penerapan WFH terhadap efisiensi BBM dan anggaran daerah. Sarwanto menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi. Namun menurutnya, sebagian besar pegawai sudah menindaklanjuti arahan tersebut. Misalnya dengan mematikan fasilitas ruangan yang tidak digunakan. Serta mengurangi penggunaan kendaraan dinas untuk hal yang tidak perlu.
“Terkait efisiensi sarana prasarana seperti penggunaan kendaraan dinas, listrik, AC, atau air baru bisa terlihat dalam tagihan bulanan nanti,” ungkapnya.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, kebijakan WFH hanya diberlakukan bagi pegawai eselon tiga kebawah. Sebab pegawai yang mayoritas merupakan staf itu menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga jika tetap bekerja dari kantor kemungkinan kurang efektif menurunkan penggunaan BBM.
Baca Juga: Antisipasi Disalahartikan Libur Panjang, Pemprov DIY Ubah Rencana WFH Jumat Jadi Rabu
Meskipun demikian, Hasto memastikan tetap ada upaya pengurangan penggunaan BBM di lingkungan pemkot. Yakni dengan plafonisasi jatah BBM bagi kendaraan dinas. Untuk mobil dibatasi lima liter per hari. Sementara kendaraan dinas sepeda motor satu liter per hari.
Lebih lanjut, dia juga meminta agar setiap atasan di OPD melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya. Sehingga penerapan WFH tidak dimanfaatkan sebagai momentum untuk berwisata oleh pegawai yang bekerja dari rumah.
“Saya kira karena yang paling penting adalah menurunkan konsumsi BBM, yang kedua adalah pengawasannya harus bagus sehingga produktivitas tidak menurun,” tegas Hasto. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin