JOGJA - Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY akan melaksanakan sensus ekonomi pada 2026. Sensus tersebut kembali dilaksanakan setelah terakhir dilakukan pada tahun 2016.
Isu tersebut menjadi topik pembahasan dalam kunjungan BPS DIY ke Kepatihan Jogja untuk menemui Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X. Selain itu, momen tersebut juga sekaligus perkenalan Plt Kepala BPS DIY yang saat ini dijabat oleh Endang Tri Wahyuningsih.
"Beliau (HB X, Red) akan memberikan testimoni serta surat edaran (penyelenggaraan sensus ekonomi, Red)," ujar Endang saat ditemui seusai pertemuannya dengan HB X Selasa (7/4).
Baca Juga: Pegawai KDMP di Sleman Masih Berbasis Relawan, Adanya SPPI Berpotensi Menimbulkan Kecemburuan
Hasil dari sensus ekonomi memberikan potret terkait dengan perekonomian daerah selama 10 tahun dari 2016 hingga 2026. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi fokus penggalian data dalam sensus tahun ini. Sebab, ia menilai sektor perekonomian di DIY didominasi oleh UMKM.
"Hasil 2016 kemarin bahwa 98, hampir 99 persen itu didominasi pelaku usaha UMKM, baru selebihnya usaha menengah besar (UMB)," bebernya.
Sensus ekonomi tahun ini akan dimulai pada Mei sampai Agustus. Pihaknya akan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melancarkan program tersebut. Selain potret karakteristik usaha, sensus perekonomian tahun ini juga berkaitan dengan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
Baca Juga: Gugur saat Test Flight Pesawat Cukiu, Pemprov DIY Resmikan Monumen Komodor Muda Udara Husein Sastranegara di Jogja
"Di Yogyakarta ini 2025 kemarin ada sekitar 269.000 ya pelaku usaha berupa e-commerce. Jadi transaksinya melalui jual belinya gitu ya melalui online," tuturnya.
Era modern, digitalisasi memberikan warna tersendiri dalam struktur perekonomian di DIY. Instrumen dalam sensus ekonomi tahun ini juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada perbedaan dibandingkan sensus tahun sebelumnya, terutama pada aspek ekonomi digital.
"Dulu kan belum marak seperti saat ini ya, terutama pasca Covid-19 itu memberi keberkahan sendiri di Yogyakarta," ucapnya.
Hasil sensus ekonomi 2026 ditargetkan selesai di tahun yang sama. Diseminasi pelaku usaha dari berbagai sektor akan dilakukan dalam sensus tersebut. Setidaknya, informasi terkait jumlah usaha yang ada di DIY sudah didapatkan.
Baca Juga: Imbas Kebijakan Zonasi dan Penurunan Siswa, setelah Lima Dekade SMK Yudya Karya Magelang Bakal Alih Fungsi Jadi TK-SD
Kepala Bapperida DIY Danang Setiadi menambahkan hasil dari sensus ekonomi 2026 nantinya sangat berguna untuk penentu kebijakan pendukung perekonomian. Selama ini, indikator perekonomian banyak memuat angka yang bersifat makro.
"Nah, ini dengan Sensus Ekonomi, harapannya angka-angka atau informasi-informasi yang lebih mikro bisa kami dapatkan dari hasil sensus itu. Misal tadi usaha yang ada di Jogja ini ada berapa, kemudian mungkin nanti tenaga kerjanya itu ada berapa," jelasnya.
Pemprov DIY akan mengeluarkan SE untuk para bupati/wali kota agar membantu menyukseskan program sensus ekonomi. Ia berharap hasil sensus bisa meningkatkan kualitas kebijakan yang akan diambil oleh Pemprov DIY. (oso)