Pegawai KDMP di Sleman Masih Berbasis Relawan, Adanya SPPI Berpotensi Menimbulkan Kecemburuan

SLEMAN - Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sleman mayoritas masih merupakan relawan. Untuk itu, adanya rekruitmen sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) bagi KDMP berpotensi menimbulkan kecemburuan karena mereka mendapat gaji reguler.

Ketua Forkom KDMP Kabupaten Sleman Mawardi menjelaskan, kebanyakan pengurus KDMP di Bumi Sembada menjalankan tugas secara cuma-cuma. Ada pula yang mendapatkan gaji sesuai dengan kemampuan KDMP. Di KDMP Tamanmartani yang dia pimpin, disebut baru ada tiga orang yang bergaji.

"SPPI ini berpotensi membuat kesenjangan. Sementara pengurus KDMP belum semua bergaji," katanya dihubungi Selasa (7/4).

Baca Juga: Terdampak Tol Jogja-Solo, Bangunan di Pinggir Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman Diratakan 

Kehadiran SPPI untuk mendukung KDMP sendiri dia nilai tidak ada masalah. Asalkan tak mengubah program-program yang sudah berjalan. Sementara ini, baru ada bisnis asisten yang merupakan petugas pendamping dari dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah (Dinkop UKM).

"Kalau rencana program-program kami berjalan baru kemungkinan bisa memberi apresiasi teman-teman pengurus yang lain," ujarnya.

Salah satu target utamanya adalah bisa jadi suplier dari program makan bergizi gratis. Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat proposal penawaran hingga berkoordinasi dengan pemerintah tingkat kalurahan hingga kabupaten. Hanya saja sampai saat ini belum terealisasikan. Mawardi menyebut, tidak harus seratus persen, cukup 30 persen dari kebutuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dia yakin sudah mampu untuk menunjang kesejahteraan KDMP.

Baca Juga: Sedang dalam Motivasi Tinggi, PSS Sleman Siap Kalahkan Barito Putera FC di Stadion Demang Lehman Kalsel

"Saya yakin KDMP jadi bisa berkembang dan menggaji karyawan. Ini sama-sama proyek strategis nasional, kalau disinergikan akan nyaman sekali," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi Dinkop UKM Sleman Dewi Pratika Damayanti menjelaskan, belum ada arahan dari Kementerian Kooperasi terkait teknis penempatan SPPI ini. Sementara dia sebut KDMP masih dikelola langsung oleh pengurus yang telah dibentuk sejak awal. (del/eno)