JOGJA - Mengakhiri tahun pertamanya memimpin di Kota Jogja, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo memberikan refleksi mendalam terhadap capaian dan tantangan yang dihadapi.
Hasto pun mengakui masih banyak hutang program yang harus segera dilunasi kepada masyarakat.
Hasto mengatakan, salah satu hutangnya adalah menegaskan predikat Jogja sebagai kota pelajar.
Pada tahun kedua ini, dirinya akan fokus menjalankan program jam belajar masyarakat lewat kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program One Village, One Sister University.
“Kami sudah tanda tangan MOU dengan berbagai perguruan tinggi agar kampung-kampung didampingi saat jam belajar, implementasinya terus kami kawal,” ujar Hasto saat ditemui di Taman Budaya Embung Giwangan, Senin (30/3/2026).
Selain aspek pendidikan, Hasto juga masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk mengembangkan Jogja sebagai kota budaya yang produktif.
Oleh karena itu, di tahun 2026 pihaknya akan fokus menyusun kalender event dan pusat-pusat ekonomi unggulan. Supaya budaya bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik.
Baca Juga: Cegah Praktik Korupsi, Ahmad Luthfi Hadirkan KPK untuk Bekali Kepala Daerah dan DPRD
Mantan Bupati Kulon Progo itu juga mengakui, tahun pertama kepemimpinannya bersama dengan Wawan Harmawan adalah masa pembelajaran untuk memulai perubahan.
Pada tahun pertama dirinya fokus melakukan perubahan perilaku masyarakat atau rekonstruksi sosial.
Hasto mengklaim, di tahun pertamanya sudah berupaya melakukan rekonstruksi sosial lewat pembersihan lingkungan secara umum.
Kemudian juga meningkatkan ketertiban dalam hal lalu lintas, tertib parkir di destinasi wisata, dan dari penegakan regulasi peraturan daerah.
“Fokus utama kami adalah melakukan perubahan perilaku. Rekonstruksi sosial menjadi tema teknokratis dan tulang punggung kerja kami di luar visi-misi yang ada,” katanya.
Baca Juga: Kegembiraan Teman Disabilitas Bisa Bersalaman dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X
Sementara dari pandangan akademisi, Pengamat Sosial UGM Arie Sujito nemilai pasangan Hasto-Wawan memiliki ide besar yang sangat menantang di tengah dinamika sosial di Kota Jogja.
Sebab mengusung semangat perubahan rekonstruksi sosial.
Arie menyebut, tantangan yang paling besar adalah bagaimana mewujudkan birokrasi bergerak nyata untuk menerjemahkan visi misi kepala daerah.
Kemudian juga bagaimana pemerintah mengajak partisipasi masyarakat.
“Rekonstruksi sosial yang digaungkan pasangan kepala daerah ini membutuhkan konsistensi waktu yang panjang,” bebernya. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin