JOGJA – Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Mohammad Sofyan mendukung gagasan pemkot menjadikan Jogja sebagai ‘The Little Singapore’ atau Singapura kecil.
Ini untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara.
Ia menilai langkah tersebut penting agar pariwisata Jogja tak hanya bergantung pada wisatawan domestik, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari turis asing.
“Wisatawan asing kita belum sesukses Bali, maka Jogja harus dipoles habis-habisan. Mulai dari pelayanan, hingga fasilitas umum, kami sepakat rujukannya Singapura,” ujar Sofyan kepada Radar Jogja, Rabu (25/2/2026).
Implementasi ‘The Little Singapore’ yang kini tengah digaungkan Pemkot Jogja itu dapat meningkatkan kualitas pariwisata.
Dengan gagasan tersebut maka konsekuensinya tata kota menjadi lebih baik.
Sehingga wisatawan mancanegara (wisman) pun dapat lebih betah atau tertarik berwisata ke Jogja.
Kendati dari sektor wisatawan domestik Kota Jogja memang sudah unggul dibandingkan daerah lain, namun untuk wisman diklaim masih jauh dari kata bagus. “Karena jumlah kunjungannya tergolong rendah,” katanya.
Sebagai mitra dinas pariwisata, politisi Partai PAN itu memastikan jajarannya akan terus mengawal misi di era kepemimpinan Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan tersebut.
Baca Juga: BPNT Cair, 904 KPM Kategori Miskin di Kulon Progo Terima Sembako Senilai Rp 200 Ribu
Sebab, Kota Jogja tidak boleh hanya berkutat pada kunjungan wisatawan domestik saja. Tetapi juga harus mulai membidik pasar wisawatan mancanegara.
Sosok yang aktif sebagai Ketua RW 05 Patehan, Kraton ini menilai kunjungan wisman yang optimal tentu akan berdampak pada meningkatnya PAD.
Karena wisman cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan uang ketika berwisata.
“Wisatawan harus berdampak kepada ekonomi masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya,” terang Sofyan.
Selain fokus mendorong sektor pariwisata, Komisi B juga terus mengawal optimalisasi pendapatan daerah.
Sebab data pendapatan daerah sampai saat ini belum tersampaikan secara real time.
Alumni SMAN 1 Jogja itu menekankan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja harus bisa menyampaikan data pendapatan secara tepat, cepat, dan transparan.
Bukan lagi secara periodik harian atau mingguan. Namun wajib dalam waktu yang sama saat pendapatan masuk.
“Sektor pendapatan dari pajak hotel, parkir, semua harus transparan. Sehingga masyarakat maupun kami di Komisi B bisa melihat secara langsung perolehan pajak hari ini,” tegasnya. (inu/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita