JOGJA - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY untuk memuluskan seluruh ruas jalan provinsi masih harus terbentur keterbatasan anggaran.
Dengan tingkat kemantapan jalan yang baru menyentuh angka 69,58 persen, sekitar 270 kilometer (km) jalan di wilayah Bumi Mataram saat ini dalam kondisi mendesak untuk direhabilitasi.
Oleh sebab itu, di tengah kebutuhan rehabilitasi yang mendesak itu, Pemprov DIJ mengambil langkah dengan mengandalkan dukungan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIJ Anna Rina Herbranti menjelaskan jika tantangan infrastruktur jalan kini kian kompleks. Meski pemeliharaan rutin terus dikebut, ruang fiskal daerah dinilai tak cukup kuat jika harus melakukan peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh.
"Kalau dari APBD, Dana Keistimewaan itu hanya ada di tiga ruas jalan. Makanya kami mengajukan melalui Inpres (Instruksi Presiden) Jalan Daerah untuk ruas-ruas di DIJ. Mudah-mudahan disetujui, doain saja. Sudah kami sampaikan ke kementerian," katanya, Sabtu (21/2).
Anna mengakui, anggaran yang tersedia saat ini memang masih mampu mengcover pemeliharaan rutin. Namun, intervensinya sangat minimalis dan belum menyentuh akar persoalan kerusakan struktur.
"Iya, (dananya) hanya untuk tambal," lontarnya.
Anna mengatakan dari data DPUPESDM DIJ, total panjang jalan provinsi mencapai 678 km. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 270-an km yang kondisinya belum mantap. Sebarannya pun merata, mulai dari ruas Klangon-Tempel, sejumlah titik di Gunungkidul, hingga daerah lainnya.
Sadar jika hanya mengandalkan APBD maupun Dana Keisitimewaan (Danais) bakal kedodoran, maka dari itu, Pemprov DIJ akhirnya mencoba peruntungan lewat gerbang pusat. Tak tanggung-tanggung, usulan yang diajukan melalui Inpres Jalan Daerah itu pun mencapai Rp 400 Miliar.
"Tapi Inpres itu kan diperebutkan seluruh wilayah nasional, bukan hanya DIJ. Kami berharap usulan kami tetap diakomodir," ujarnya.
Menurut Anna, anggaran jumbo tersebut rencananya akan dialokasikan untuk penanganan jalan dan jembatan. Ada sekitar delapan hingga sembilan ruas yang diusulkan.
Beberapa di antaranya meliputi ruas Tawang—Ngalang, Klangon—Tempel, Jembatan Karangsemut di Bantul, hingga Jalan Tangkisan—Bawuran.
Khusus untuk Ring Road Jogja yang statusnya merupakan Jalan Nasional, Anna menyebut koordinasi terus dilakukan dengan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN).
"Kalau ada info lubang di jalan nasional, biasanya kami langsung hubungi pusat agar segera ditangani," bebernya.
Selain itu, Anna mengatakan bahwa pendekatan tambal sulam dinilai sudah tidak relevan untuk mengatasi kerusakan struktural. Apalagi banyak ruas jalan yang sudah mengalami fatigue atau kelelahan konstruksi akibat usia aspal yang sudah uzur.
Baca Juga: Anak di Bawah Umur Berkendara Senggol Pengendara Lain, Nenek di Sleman Tewas
"Kalau hanya mengandalkan pemeliharaan rutin, kondisi 270 km jalan tadi tidak akan teratasi. Percuma. Ditambal di sini, sebelahnya lubang lagi. Kena hujan, tambalannya lepas karena umur jalannya memang sudah lama dan harus direkonstruksi," jelasnya.
Meski usulannya mulai dilirik pusat, Anna tetap bersikap realistis. Pasalnya, belum ada jaminan seluruh titik yang diajukan bakal mendapat kucuran dana segar.
"Sudah mulai diakomodir, meski mungkin tidak disetujui semuanya. Padahal perbaikan itu sangat diperlukan sekarang," tandasnya. (ayu)
Editor : Heru Pratomo