JOGJA - Perbedaan penentuan awal Ramadan lazim terjadi di Indonesia. Tahun ini adanya perbedaan antara pemerintah, Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah dimungkinkan terjadi.
Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf (Penais Zawa) Kanwil Kemenag DIY Nur Huda mengatakan, penentuan awal Ramadan dan oleh pemerintah dilaksanakan melalui rukyatul hilal Selasa sore (17/2). Pemantauan hilal dilakukan di 96 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Di DIY dilaksanakan di Pusat Observasi Bulan (POB) Syekh Bela Belu di Parangtritis, Bantul," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (17/2).
Hasil rukyatul hilal kemudian dilaporkan ke Kemenag dan dibahas dalam sidang Isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1447 H. Sidang Isbat penentuan awal Ramadan dari pemerintah dilaksanakan pada hari yang sama.
"Kemungkinan awal Ramadan tahun ini terjadi perbedaan, sebagaimana kita ketahui Muhammadiyah sudah menetapkan awal Ramadan jatuh 18 Februari. Sementara pemerintah menunggu hasil sidang Isbat," bebernya. Sidang Isbat sendiri pada Selasa malam telah menetapkan awal Ramadan Kamis, 19 Februari.
Dalam penentuan awal Ramadan, pemerintah melibatkan hisab (penghitungan astronomi) untuk memprediksi posisi bulan, dilanjutkan rukyatul hilal (pengamatan langsung) di banyak titik di Indonesia. Jadi ada dua metode yang dilakukan oleh pemerintah.
"Bagi yang melihat hilal nanti akan dilakukan sumpah kalau dia melihat dan dilaporkan ke Jakarta," ucapnya.
Mengingat terjadi perbedaan pada penentuan awal Ramadan di Indonesia, Nurhuda mengimbau kepada masyarakat agar menyikapinya dengan bijaksana. Saling menghormati apabila memang terjadi perbedaan penentuan. Toleransi itu sebagai bentuk upaya mempererat kerukunan masyarakat. "Saya kira masyarakat Indonesia sudah semakin matang menyikapi hal ini," jelasnya. (oso/laz)
Editor : Herpri Kartun