GUNUNGKIDUL – Dalam sepekan terakhir mal pelayanan publik (MPP) di lima kabupaten dan kota di DIJ diserbu warga. Mereka mengajukan reaktivasi usai penonaktifan kepesertaan BPJS kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) mulai bulan ini.
Seperti di MPP Terminal Induk Dhaksinarga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Gunungkidul sampai menyiapkan tiga loket khusus. Karena dampak penataan ulang data kepesertaan jaminan kesehatan nasional sedikitnya 54 ribu warga dinonaktifkan kepesertaan sebagai PBI.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A Gunungkidul Suyono mengatakan, dalam proses pengaktifan diprioritaskan bagi warga yang sedang menjalani pengobatan penyakit katastropik atau membutuhkan penanganan medis berkelanjutan.
Penyakit katastropik meliputi penyakit kronis berat yang memerlukan biaya tinggi, seperti kanker, gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah (HD), diabetes, hingga pasien kemoterapi.
“Prioritas utama adalah warga yang memiliki surat keterangan dokter, rujukan rumah sakit, atau sedang menjalani perawatan,” jelas Suyono, Kamis (5/2).
Ia juga mengimbau warga yang kondisinya tidak darurat untuk menunda pengurusan selama satu hingga dua pekan. Ia memastikan, bagi warga kategori desil 1 hingga 5, kepesertaan PBI masih aman.
Saat ini, tercatat sekitar 462 ribu jiwa di Gunungkidul masih aktif sebagai peserta BPJS PBI. “Agar tidak terjadi penumpukan,” imbuhnya singkat.
Kepala Sub Unit Pelayanan MPP Gunungkidul Etni Priskila Saweho menyebut, lonjakan pemohon terjadi signifikan. Pada Senin tercatat 165 pemohon, jumlah tersebut meningkat menjadi 288 orang pada Selasa (3/2).
“Prosesnya tidak hanya di loket. Ada tindak lanjut administrasi, sehingga alur kami atur agar tetap terproses dengan baik,” ujarnya.
Di Kulon Progo, informasi dari BPJS Kesehatan, per Februari 14.597 penerima BPJS PBI APBN telah dicoret.
“Yang dicoret itu penerima dengan status di atas desil 5, atau kategori menengah," ungkap Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Rosiman.
Penerima BPJS PBI APBN harus berstatus miskin dengan ukuran desil 1 sampai 5. Pencoretan penerima juga diimbangi dengan penambahan penerima yang sesuai dengan target desil.
Kendati dicoret, mantan penerima BPJS PBI APBN dapat mengusulkan kembali, jika memang merasa tidak mampu. Pengusulan dilakukan melalui kalurahan, untuk penerimaan BPJS PBI APBD.
Sedang di Bantul, Dinsos mencatat sebanyak 30 ribu penerima PBI yang dinonaktifkan karena masuk dalam desil enam hingga sepuluh.Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Bantul Tri Galih Prasetya mengatakan, desil enam sampai sepuluh dianggap telah hidup sejahtera.
Ia menyarankan, penerima BPJS PBI APBN yang dinonaktifkan dapat beralih ke BPJS Mandiri yang pengurusannya bisa dilakukan di kantor BPJS. Sementara itu, bagi warga yang merasa tidak mampu, dapat mengajukan BPJS PBI APBD ke Pemkab Bantul.
Adapun persyaratan penerima BPJS PBI APBD di Bantul diprioritaskan bagi warga yang sedang menjalani rawat inap, rawat jalan, serta pengobatan penyakit berbiaya mahal seperti kemoterapi, hemofilia, dan sebagainya.
Selain itu, ibu hamil untuk biaya persalinan guna mengurangi risiko angka kematian bayi (AKB), lansia, dan penyandang disabilitas. “Itu juga masuk dalam prioritas kami,” katanya.
Ia mengatakan, jumlah penerima BPJS PBI APBN di Bantul pada bulan ini mencapai 505.357 orang, sedangkan pada Januari sebanyak 483.019 orang. Dengan demikian, sebanyak 30 ribu penerima yang dinonaktifkan tersebut bukan karena efisiensi anggaran.
“Karena secara total jumlah penerima BPJS PBI APBN penerimanya naik,” tuturnya. (bas/cin/gas)
Editor : Heru Pratomo