JOGJA - Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X memberikan atensi khusus terhadap gagasan pembangunan Grha Pers Pancasila.
Secara terbuka HB X ingin Grha Pancasila itu secepatnya bisa direalisasikan. Hanya saja, dia minta agar pengurus PWI DIY lebih dulu melakukan studi akademik.
“Itu sebagai prasyarat sebelum melangkah ke tahap perencanaan teknis dan pembangunan fisik,” ucap HB X saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus PWI DIY Masa Bakti 2025-2030 di Gedhong Pracimasana kompleks Kepatihan, Jogja, Kamis (22/1/2026).
HB X sengaja menyampaikan itu menanggapi sambutan Ketua PWI DIY Hudono dan Ketua PWI Pusat Akhmad Munir.
Keduanya sama-sama mengulas pentingnya kehadiran Grha Pers Pancasila di Jogja. Itu disampaikan dalam pidato sebelum HB X memberikan sambutan.
Soal studi akademik, raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu menilai, PWI DIY bisa melibatkan pakar dari perguruan tinggi. Itu karena dari susunan pengurus PWI DIY banyak diisi dari kalangan akademisi.
Ini tercermin di dewan penasihat maupun dewan pakar. Ada nama-nama seperti Rektor Universitas Widya Mataram Edy Suandi Hamid, Rektor Universitas Amikom M. Suyanto, dan Rektor Universitas Sarjana Wiyata Pardimin, serta sejumlah tokoh lainnya.
Dengan begitu, saat melaksanakan studi akademik itu, PWI DIY tidak perlu mengontrak pihak lain.
Namun bisa memanfaatkan kemampuan para akademisi yang duduk di kepengurusan PWI DIY.
HB X mendorong agar studi akademik itu bisa dirampungkan tahun ini. Harapannya, usai itu, Pemprov DIY bisa melangkah dengan menyusun detail enginering design (DED) dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik Grha Pers Pancasila.
“Tanpa ada studi akademik itu, saya dan Pak Nuryadi tidak bisa bergerak,” ujarnya. Nuryadi yang dimaksud HB X adalah ketua DPRD DIY. Saat acara pelantikan itu, Nuryadi juga hadir. Dia tampak duduk di sebelah kanan HB X.
Diingatkan, studi akademik harus membedah secara komprehensif urgensi pendidikan Pancasila bagi pers dan masyarakat, serta kebutuhan fasilitas pendukungnya.
Bila kajian akademik itu bisa selesai tahun ini, penyusunan DED sudah bisa dikoordinasikan dengan DPRD DIY untuk pembangunan fisiknya.
Dalam acara tersebut, HB X juga menerima anugerah Anggota Kehormatan PWI. Ditandai dengan penyerahan kartu anggota dan piagam.
HB X juga berkenan mengenakan jas biru yang di saku ada lambang PWI. Anugerah tersebut diberikan atas jasa-jasa HB X membangun pers nasional. Khususnya di Provinsi DIY.
“Dengan sikap positif dan konsisten membuka akses informasi publik serta berjasa kepada organisasi PWI dengan membantu program Pers Pancasila di DIY,” demikian bunyi anugerah Anggota Kehormatan yang ditandatangani Ketua Umum PWI Akhmad Munir dan Sekjen Zulmansyah Sekedang.
HB X mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas anugerah anggota kehormatan itu.
Menurut dia, bukan sekadar simbol keorganisasian, tapi pertemuan nilai antara pers dan kepemimpinan publik.
Keduanya berjumpa pada simpul yang sama. Tanggung jawab etik terhadap kebenaran, keselamatan publik, dan keberlanjutan ruang demokrasi yang sehat di DIY.
Bagi pemerintah daerah, anugerah itu dimaknai sebagai ikatan etik dan moral. Kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan integritas, kebijaksanaan dan kesadaran atas dampak sosial setiap informasi yang disebarluaskan.
“Pemerintah dan pers itu bagaikan tiang pancang di jembatan yang penempatannya berbeda. Tapi tetap jadi soko guru jembatan itu,” ucap HB X.
Sebelumnya, Ketua PWI DIY Hudono menyampaikan harapan Grha Pers Pancasila segera dapat direalisasikan.
Dia menyebut, gagasan Grha Pers Pancasila berakar dari pemikiran HB X saat bertemu dengan seluruh ketua PWI se-Indonesia di Keraton Kilen, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada Juli 2018.
Hudono menilai, bila Grha Pers Pancasila terwujud bakal menjadi tonggak penting perjalanan pers nasional dan menjadikan DIY sebagai satu-satunya pusat pembelajaran Pers Pancasila di Indonesia.
Dia mengungkapkan rasa optimismenya atas dukungan berbagai pihak. Di antaranya dari Ketua DPRD DIY Nuryadi yang mendorong direalisasikannya pembangunan Grha Pers Pancasila.
Sedangkan Ketua Umum PWI Akhmad Munir menilai Jogja sebagai kota dengan sejarah panjang nilai-nilai perjuangan bangsa.
Nilai-nilai itu sejalan dengan sejarah dan semangat perjuangan PWI yang didirikan di Surakarta pada 9 Februari 1946.
Dia merespons ide menjadikan Jogja sebagai Kota Pers Pancasila. Realisasi Kota Pers Pancasila akan menjadi tonggak penting bagi kehidupan pers nasional.
“Jogja sebagai basis filosofis penguatan nilai Pancasila dalam karya-karya jurnalistik sebagai bagian penting dari kehidupan pers nasional,” tegasnya. (oso/kus)
Editor : Winda Atika Ira Puspita