JOGJA - Di tengah pemotongan anggaran dana desa (DD), Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto justru meminta agar alokasi bntuan keuangan khusus (BKK) dana keistimewaan (Danais) di Kota Jogja meningkat menjadi Rp 120 juta per kalurahan.
Dana tersebut digunakan untuk penanganan stunting pada 2026.
"Kami berkomitmen mendorong kebijakan pembangunan benar-benar dialokasikan untuk program pro rakyat," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (18/1/2026).
"Kami berkomitmen mendorong kebijakan pembangunan benar-benar dialokasikan untuk program pro rakyat," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (18/1/2026).
Baca Juga: Akibat Microsleep, Mobil Lawan Arah Tabrak Dua Pemotor di Simpang Tugu Jogja|: Begini Kronologinya
Anggaran tersebut meningkat Rp 20 juta dari tahun sebelumnya. Dasar aturan untuk program kesejahteraan masyarakat itu berlandaskan pada Perda 3/2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan serta Perdais 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan.
"Untuk itu harus segera lakukan penguatan kelembagaan di tingkat kalurahan/kelurahan," ucap anggota DPRD DIY Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kota Jogja itu.
Penguatan lembaga di tingkat kelurahan, lanjutnya wajib dilakukan salah satunya dengan mendorong dilakukannya perubahan Perda Perangkat Daerah di Kota Jogja.
Anggaran tersebut meningkat Rp 20 juta dari tahun sebelumnya. Dasar aturan untuk program kesejahteraan masyarakat itu berlandaskan pada Perda 3/2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan serta Perdais 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan.
"Untuk itu harus segera lakukan penguatan kelembagaan di tingkat kalurahan/kelurahan," ucap anggota DPRD DIY Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kota Jogja itu.
Penguatan lembaga di tingkat kelurahan, lanjutnya wajib dilakukan salah satunya dengan mendorong dilakukannya perubahan Perda Perangkat Daerah di Kota Jogja.
Perlu segera dibentuk Kelurahan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD), tujuannya agar APBD DIY, khususnya Danais dapat dialokasikan secara maksimal di tingkat kelurahan melalui BKK Kota Jogja.
"Selama ini lurah dan jajaran sebagai unsur staf kemantren (kecamatan) memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengelola anggaran di kelurahan", ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja ini.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Jogja Aan Iswanti mengatakan, perlunya dalam mengatasi stunting.
"Selama ini lurah dan jajaran sebagai unsur staf kemantren (kecamatan) memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengelola anggaran di kelurahan", ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja ini.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Jogja Aan Iswanti mengatakan, perlunya dalam mengatasi stunting.
Pendampingan keluarga dari kelurahan di masing-masing Kemantren menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan bebas stunting.
"Angka stunting di Kota Jogja turun dari 12 persen menjadi 8,6 persen," ujarnya.
Fokus pendampingan dilakukan dengan mengintervensi para ibu hamil yang mengalami anemia. Sebab, kondisi tersebut dinilai rentan. (oso)
"Angka stunting di Kota Jogja turun dari 12 persen menjadi 8,6 persen," ujarnya.
Fokus pendampingan dilakukan dengan mengintervensi para ibu hamil yang mengalami anemia. Sebab, kondisi tersebut dinilai rentan. (oso)