JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total sekitar 168 SPPG di DIY, baru ada 16 yang telah mengurus SLHS.
"Jumat (3/10) siang, kami tim satuan tugas (satgas) sudah rapat untuk membahas itu," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti saat ditemui di Kompleks Kepatihan Jogja, Selasa (7/10/2025).
Pembahasan rapat tersebut, salah satunya terkait dengan adanya Surat Edaran (SE) perihal kemudahan SPPG dalam mengurus SLHS. Selain itu, ia juga menegaskan terkait proses pembuatan hingga pendistribusian yang wajib higenis.
"Kadang kala itu mungkin higienis di proses, tapi ketika mau packing, tidak pakai, misalnya, masker, atau ini, atau sarung tangan, atau apa, gitu," bebernya.
Ia juga mengusulkan adanya pelatihan-pelatihan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) atau lembaga terkait tentang pengurusan SLHS. Hal itu untuk melakukan percepatan SPPG dalam mengurusi izin tersebut.
"Pemenuhan SLHS bagi SPPG yang belum. Karena, cukup banyak juga karena baru 16 dari 168 SPPG," jelasnya.
Target terpenuhinya SLHS tersebut ditargetkan bisa segera selesai. Komunikasi Pemprov DIY dilakukan dengan lima koordinator SPPG dari masing-masing kabupaten/kota.
"Kami suruh menghitung (SPPG yang sudah mengurus dan yang belum) dan nanti setiap minggu ini, kami rapatkan. Jadi, minggu ini, mereka sudah harus berprogres," tandasnya.
"Makanya, saya kemarin minta target. Target dalam artian, dari sekian SPPG itu, targetnya berapa mau diselesaikan. Sampai kapan, gitu," ucapnya.
Selain dari Pemprov DIY, upaya untuk memperbaiki distribusi MBG juga dilakukan oleh pihak legislatif. Itu dilakukan dengan melakukan monitoring penyelenggaraan MBG di beberapa sekolah di DIY. Di antaranya yang sudah dilakukan adalah SMAN 1 Gamping dan SMAN 1 Banguntapan.
Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu menyoroti aspek komunikasi antara pihak sekolah dan penyedia makanan dalam pendistribusian MBG. Menurutnya, koordinasi antara SPPG dengan pihak sekolah berdampak bagi kualitas menu MBG.
“Menu yang diberikan harus tetap memenuhi standar gizi dan sesuai kebutuhan anak-anak,” ujarnya.
Kemudian pengawasan di lapangan juga dinilai perlu diperketat. Khususnya terkait jeda waktu antara jarak produksi dan pendistribusian. Kemudian terkait tempat makan sebaiknya tidak diletakkan di lantai agar tidak terkontaminasi silang.
“Jangan sampai ada jeda waktu terlalu lama antara proses memasak dan penyajian. Kalau terlalu lama, makanan bisa cepat basi dan berisiko bagi kesehatan siswa,” tegasnya.
Ia juga memina agar menu MBG lebih banyak mengangkat bahan pangan lokal dan sehat, bukan makanan cepat saji. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin