JOGJA - Ketua Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab dikenal Titiek Soeharto meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah disanksi. Terlebih kepada SPPG yang sudah mengakibatkan anak-anak keracunan.
Titiek mengatakan, sanksi terhadap SPPG bermasalah sudah dilakukan dengan penghentian sementara. Meskipun berimbas pada anak-anak yang tidak mendapatkan makanan. Sanksi penting agar penyedia makanan bergizi gratis (MBG) melakukan evaluasi.
Sementara ketika disinggung santernya tuntutan masyarakat soal pemberhentian program MBG. Titiek mengaku, tidak setuju dengan hal tersebut. Sebab evaluasi terhadap SPPG bermasalah sejatinya sudah cukup.
“Kalau yang enggak ada masalah, tentunya yang lainnya akan lebih berhati-hati. Kalau ada yang salah dievaluasi,” ujar Titiek saat meninjau berjalannya program MBG di SDN Pujokusuman, Selasa (7/10/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, SPPG harus mengutamakan higienitas untuk mencegah kasus keracunan. Mulai dari proses cuci piring harus bersih. Hingga jam masak sebelum penyajian yang diperhitungkan.
Menurut Titiek, dalam proses memasak makanan SPPG tidak boleh dilakukan saat tengah malam. Sebab ketika disajikan kepada anak-anak pada pagi harinya tentu sudah dalam kondisi basi.
Selain itu, dia juga menekankan tentang pentingnya Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) pada dapur SPPG. Sebab program MBG menyangkut keselamatan anak-anak jika tanpa pengawasan. Meskipun di Kota Jogja sendiri juga belum pernah ada kasus keracunan.
“Harus ada dong, karena Ini menyangkut nyawa begitu banyak anak-anak, harus benar-benar diawasi,” tegas Titiek.
Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, di wilayahnya sudah memiliki sebanyak 14 SPPG. Menurutnya pemkot akan mendukung penyediaan SPPG karena jumlahnya ditarget sebanyak 42 titik.
Namun, Hasto mengakui, kurangnya ketersediaan lahan menjadi salah satu kendala penambahan SPPG. Pun kalau ada lahan biasanya berbiaya sewa mahal. Sementara jika menggunakan lahan diluar kota tidak memungkinkan.
“Karena aturannya harus ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan,” terang Hasto. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin