JOGJA - Kota Jogja menginjak usia 269 tahun pada Selasa (7/9/2025). Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memaknai momentum tersebut sebagai refleksi tahun perubahan menuju arah yang lebih baik.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, berbagai proyek perubahan menandai hari jadi Kota Jogja. Baik itu dari sisi regulasi, program, maupun sistem yang selama ini sudah dibangun.
Sebagai contoh, permasalahan sampah mulai diatasi dengan perubahan rekonstruksi sosial lewat Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos). Program tersebut mengajak masyarakat bersama-sama mengelola sampah.
Misalnya dengan memisahkan sampah organik dengan program emberisasi. Sehingga sampah organik seperti sisa makanan tidak terbuang ke depo.
“Ini adalah rekonstruksi sosial bagaimana melibatkan masyarakat dan merubah kebiasaan masyarakat dalam masalah sampah,” ujar Hasto di sela Upacara HUT Kota Jogja yang dilaksanakan di Halaman Balai Kota Jogja, Selasa (7/10/2025).
Kemudian langkah perubahan juga diwujudkan dengan upaya pemerintah membenahi sungai. Tiga sungai besar seperti Code, Winongo, dan Gajahwong sudah dibersihkan dan direvitalisasi.
Mantan Bupati Kulonprogo itu menilai, ekosistem sungai memang harus dirawat karena seperti jalan raya di Kota Jogja. Sehingga ketika ada kerusakan sudah sepatutnya untuk diperbaiki.
“Ketika ada sampah dibersihkan, ada yang rusak-rusak diperbaiki. Saya kira ini menjadi suatu hal baru,” terang Hasto.
Dukungan untuk sumbu filosofi juga diwujudkan dalam momentum HUT Kota Jogja ke-269. Salah satunya dengan penerapan full pedestrian selama 24 jam di tanggal 7 Oktober 2025.
Hasto menyebut, lewat kebijakan tersebut nantinya menjadi salah satu acuan dari Pemkot Jogja jika Malioboro nantinya benar-benar diterapkan full pedestrian. Sebab bisa dipetakan berbagai permasalahannya.
Disamping itu, perubahan di bidang kependudukan juga diwujudkan dengan peluncuran GeoTaktis. Lewat program tersebut pendataan masyarakat beresiko bisa lebih mudah karena termuat dalam satu bank data.
Hasto menilai, dengan GeoTaktis akan memudahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menentukan kebijakan. Misalnya untuk mengatasi penduduk miskin, balita stunting, maupun warga yang bertempat tinggal pada rumah kurang layak.
“Saya katakan bahwa perubahan seperti itu, banyak hal yang belum saya ceritakan seperti pendidikan, masalah kesehatan dan lain-lain,” bebernya. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin