Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Penjagaan Aparat di Gedung DPRD DIY Dianggap Berlebihan, Peserta Aksi: Militer Tidak Boleh Masuk ke Ranah Sipil

Agung Dwi Prakoso • Selasa, 2 September 2025 | 01:57 WIB

Personel TNI bersiaga di depan kompleks Kantor DPRD Provinsi DIJ sekaligus menjaga kondusivitas kawasan Malioboro, Kota Jogja Senin (1/9).
Personel TNI bersiaga di depan kompleks Kantor DPRD Provinsi DIJ sekaligus menjaga kondusivitas kawasan Malioboro, Kota Jogja Senin (1/9).

JOGJA - Dua kelompok massa yang melakukan aksi di Gedung DPRD DIY Senin (1/9) merasa tidak nyaman dengan penjagaan aparat selama aksi. Bukan karena ada tindakan represif, namun upaya penjagaan dianggap berlebihan. Karena terlalu banyak personel TNI maupun Polri.

"Seharusnya militer tidak boleh masuk ke ranah sipil dalam pengamanan aksi demonstrasi," ujar salah satu peserta aksi Ain Dadung saat ditemui di tengah aksi di Gedung DPRD DIY.

Ia sangat menyayangkan hal tersebut. Terlebih Presiden Prabowo Subianto mempunyai latar belakang militer yang memengaruhi jiwa militeristik dalam kepemimpinannya. Mereka merasa terintimidasi dengan penjagaan tersebut.

"Bisa melahirkan sikap otoriter, inilah yang menjadi sebab kenapa hari ini militer bisa masuk ke ranah pengamanan massa aksi," jelasnya.

Editor : Sevtia Eka Novarita
#HMI Cabang Yogyakarta #TNI #Gedung DPRD DIY #keamanan #dwifungsi abri #massa aksi #dprd diy #aparat #Terintimidasi #polri #penjagaan