JOGJA - Di tengah aksi yang digelar di Bundaran UGM, segelintir massa aksi yang lain mendatangi Gedung DPRD DIY Senin (1/9) siang. Mereka membawa bendera hitam bertuliskan Indonesia Gelap dengan gambar Garuda di tengah dan tulisan Gejayan Memanggil di bagian bawah.
Massa aksi sampai di Gedung DPRD DIY sekitar pukul 12.30. Anggotanya tidak banyak, tidak lebih dari 20 orang. Beberapa diantaranya menggunakan masker dan mayoritas berpakaian serba hitam.
Baca Juga: Ternyata Bukan Karena Aksi Jogja Memanggil, Pertokoan Malioboro Tutup Karena Hal ini!
Sempat terjadi dialog dengan pihak kepolisian, karena menghalangi massa aksi yang ingin masuk ke halaman DPRD DIY. Namun, tak lama kemudian mereka akhirnya bisa masuk.
Terdapat kejadian yang unik, ketika massa masuk. Rombongan bregada yang lengkap menggunakan alat musik dan seragam dari dalam DPRD DIY membunyikan musik iringan. Mereka membentuk barisan dan mempersilakan rombongan massa melewati tengah barisan itu.
Baca Juga: Antisipasi Demo, Dikpora Bantul Larang Siswa Terlibat dan Hentikan Ekstrakurikuler Sementara
Mereka sempat terhenti, beberapa orang dari rombongan aksi menolak untuk berjalan di tengah barisan. Sempat ada perdebatan dengan perwakilan dari bregada agar mau dan saling menghargai budaya Jogja.
"Kami bukan pejabat yang harus disambut, kami mau beraudiensi dengan dewan, tidak perlu seperti ini kami ini aksi damai," ujar seseorang dalam barisan aksi.
Akhirnya musik bregada mau untuk berhenti. Massa aksi pun duduk melingkar di halaman depan dan meyampaikan orasi di kelilingi aparat TNI maupun Polri yang jumlahnya jauh melebihi massa aksi.
Salah satu peserta aksi, Ain Dadung mengatakan, aksi tersebut merespons kejadian belakangan yang banyak terjadi di Indonesia. Pertama, banyaknya brutalitas aparat kepolisian yang beberapa kali menangani massa aksi dengan cara represif. Hingga puncaknya, terdapat insiden ojol, Affan Kurniawan yang ditabrak dan dilindas oleh mobil Barakuda Brimob.
"Ini kemudian memicu amarah masyarakat Indonesia," bebernya.
Kemudian tragedi di depan Polda DIY yang menyebabkan satu mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta meninggal dunia. Tuntutan selanjutnya ditujukan kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR.
"Hal ini kami nilai sangat tidak pantas, apalagi dalam kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sedang sangat lemah," jelasnya.
Disaat masyarakat kesusahan mencari lapangan kerja, pemerintah malah menaikkan tunjangan DPR. Ia menilai itu mempergemuk diri mereka sendiri, tanpa melihat takyat menderita.
"Kami menuntut harus ada reformasi besar-besaran. Harus ada reformasi total terhadap seluruh institusi negara," tandasnya.
Total terdapat 11 tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi kepada anggota DPRD DIY. Mereka ditemui oleh Ketua DPRD DIY dan perwakilan setiap fraksi. Tuntutan tersebut diterima langsung oleh Nuryadi sebagai ketua.
Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan akan menandatangani surat tuntutan yang disampaikan. Kemudian ia akan meneruskan aspirasi tersebut kepada perwakilan dewan di pusat. Ia menyebut kebanggaan aksi tersebut karena tidak ditunggangi kelompok yang tidak jelas.
"Harapan saya kalian semua paham apa yang saya tandatangani, mewakili kalian semua. Mewakili 54 anggota DPRD DIY," jelasnya.
Sekitar pukul 14.00, massa pun membubarkan diri dari Gedung DPRD DIY.
Isi tuntutan:
- Usut tuntas pelanggaran HAM dan adili pelaku yang terlibat.
- Reformasi Polri
- Copot Listyo Sigit Prabowo
- Bebaskan kawan-kawan yang ditangkap dari tanggal 25 Agustus tanpa syarat
- Copot Sri Mulyani
- Buat undang-undang dasar yang mengatur larangan rangkap jabatan
- Sahkan undang-undang perampasan aset
- Reformasi birokrasi secara keseluruhan
- Kembalikan TNI ke barak
- Turunkan Puan Maharani
- Turunkan Prabowo Gibran. (oso)
Editor : Sevtia Eka Novarita