JOGJA - Gubernur DIY Hamengku Buwono X (HB X) mengumpulkan rektor dan beberapa perwakilan dari kampus di Kantor Kepatihan, Jogja, Minggu (31/8) malam. Pertemuan tersebut merupakan respon dari adanya gelomba aksi yang terjadi belakangan ini.
Terdapat 10 perwakilan kampus yang datang menghadiri undangan dengan nama acara Konsolidasi dan Arahan Gubernur tersebut.
Berdasarkan daftar undangan, 10 perwakilan kamous yang diundang adalah Rektor Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Institut Seni Indonesia, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma dan Universitas Amikom Yogyakarta.
Acara tersebut berlangsung selama kurang lebih dua jam mulai 19.30 sampai 22.10. Dalam acara tersebut Gubernur terlihat didampingi oleh Assekprov Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) DIJ KPH Yudanegara. Kemudian perwakilan kampus diantaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat Kampus UGM Arie Sujito dan Rektor UII Prof Fathul Wahid.
"Pertemuan kami dengan para rektor maupun pembantun rektor di DIJ untuk menyamakan presepsi," ujar HB X kepada wartawan saat ditemui pasca konsolidasi.
Dengan demikian, ia berharap bisa memberikan pemahaman bahwa menyampaikan aspirasi diperbolehkan dan tidak ada yang melarang. Itu adalah upaya menumbuhkan demokratisasi.
"Untuk menumbuhkan demokratisasi itu dengan baik dengan sopan bukan dengan kekerasan," paparnya.
Ia mengimbau kepada para rektor agar bisa mengarahkan mahasiswanya. Selain itu, Raja Keraton Ngayogyakarta itu juga telah menghubungi pihak Dinas Pendidikan agar pelajar SMA maupun SMP yang terlibat demonstrasi bisa diarahkan untuk tidak ikut apabila tidak perlu.
"Gak perlu harus bolos sekolah, karena tugasnya anak-anak ini bersekolah, kalau yang dewasa untuk menyampaikan aspirasi kan sudah waktunya juga gak bisa melarang," jelasnya.
Ia kembali menegaskan tidak ada pelarangan aksi untuk menyampaikan aspirasi. Namun, membangun demokrasi harus dengan itikad baik tanpa harus ada korban maupun kerusakan yang bersifat anarkis.
"Itu saja kesepakatannya," tandasnya.
Menanggapi isu adanya aksi di Jogja, Senin (1/9). Ia berharap aksi berjalan dengan lancar tanpa ada kerusuhan agar masyarakat Jogja aman dan nyaman,
"Ya hanya itu saja, semoga aman nyaman saja masyarakat Jogja," ucapnya. (oso)
Editor : Heru Pratomo