JOGJA - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY meluncurkan program pembangunan sambungan rumah melalui Gerakan Urgensi Rasio Elektrifikasi untuk Pengentasan Kemiskinan (URUPKE) dan Light Up The Dream (LUTD). Rumah masyarakat dari golongan ekonomi tak mampu mendapatkan bantuan akses listrik.
"Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Problem ini menjadi mendesak untuk segera diselesaikan dan memiliki dampak langsung pada masyarakat," ujar Kepala Dinas PUPESDM DIY Anna Rina Herbranti Rabu (16/7).
Isu tersebut, lanjut Anna, juga menjadi prioritas program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa-sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
"Isu ini juga terkait erat dengan isu aktual pengentasan kemiskinan di DIY," ungkapnya.
Ditambahkan, sesuai Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027 disebutkan pembangunan ketenagalistrikan menjadi salah satu bagian program dalam isu strategis. Isu tersebut menjadi fokus untuk ditangani dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. "Itu tercermin dalam kebijakan pemerataan akses kelistrikan," tegas mantan sekretaris Dinas Perhubungan DIY ini.
Lebih jauh dikatakan, dilihat dari capaian rasio elektrifikasi total DIY triwulan I 2025 sebesar 99,99 persen. Sedangkan rasio elektrifikasi pelanggan PLN DIY pada Triwulan I 2025 berada pada persentase 99.66 persen.
Namun permasalahannya, data rumah tangga non-PLN masih cukup tinggi. Total di seluruh DIY sebanyak 4.670 rumah tangga. Penyelesaiannya denga program pembangunan sambungan rumah lewat APBD DIY.
Pengusulan kegiatan melalui APBN dan menggandeng CSR dari BUMN/ swasta. Tapi belum dapat dilakukan secara optimal. Ditambah dengan terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Peningkatan Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Keinginan PSS Sleman Kembalikan Riko Terganjal, Pieter Huistra: Persija Minta Uang Terlalu Banyak
"Kami dituntut bekerja dengan lebih efektif efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Mengedepankan inovasi - inovasi demi mencapai target kinerja. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.
Dikatakan, URUPKE adalah salah satu inovasi program gerakan peningkatan target rasio elektrifikasi untuk menciptakan penanganan program bantuan akses listrik masyarakat miskin. Target sasarannya kantong kemiskinan dan wilayah sekitar donatur (sekitar lokasi tambang/sekitar lokasi usaha).
"Tahapan target pelaksanaan URUPKE dibagi dalam 3 periode," ucap Anna. Periode jangka pendek sampai dengan Juni 2025 dengan target 20 rumah di Kapanewon Ponjong dan Gendangsari, Gunungkidul. Jangka menengah sampai Desember dengan target 75 rumah. Kemudian Jangka panjang sampai dengan Desember 2026 ditargetkan menyentuh 200 rumah di DIY.
Sampai Juni 2025 terlaksana pada 35 rumah di Kapanewon Ponjong, Gedangsari, Wonosari, Nglipar, Playen, dan Kapanewon Patuk, Gunungkidul. Artinya dari target jangka pendek, capaian tersebut telah terlaksana 175 persen. Kemudian, target jangka menengah 46 persen dan target jangka panjang terealisasi 17,5 persen. "Koordinasi penentuan penerima akses listrik untuk masyarakat juga dilaksanakan dengan PT PLN UP3," bebernya.
Pemasangan sambungan rumah listrik telah dimulai sejak 13 Juni 2025 di Gunungkidul. Anggaran jangka pendek Gerakan URUPKE sebesar Rp 3.855.000,00, dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.240.000,00. Sebanyak 41 persen digunakan untuk keperluan koordinasi dan survei.
"Jangka panjang, dengan adanya dukungan akses listrik minimal 200 SR yang dapat terpasang dari CSR / PPM ini akan menghemat APBD minimal Rp 500 juta," papar Anna.
Terkait kendalanya, karena ini merupakan program baru sehingga perlu adanya upaya meyakinkan potensi pemangku kepentingan bisa ambil bagian di gerakan ini. Ke depan URUPKE terus didorong untuk disebarluaskan dan diintegrasikan dengan program-program pengentasan kemiskinan lainnya seperti RTLH Terintegrasi. (oso/kus)
Editor : Sevtia Eka Novarita