JOGJA - Kepala divisi penelitian sekaligus peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) Deni Prasetio Nugroho menyoroti keberadaan sejumlah moda transportasi umum yang beroperasi tanpa izin resmi di wilayah DIY. Secara pribadi Deni mengamati bahwa volume atau jumlah kendaraan itu cukup meningkat beberapa waktu belakangan.
"Ada beberapa kendaraan atau transportasi umum yang sepertinya belum berizin di Jogjakarta. Yang saya tahu seperti bentor hingga Bajaj Maxride itu," katanya kepada Radar Jogja Minggu (15/6).
Untuk menyikapi situasi tersebut, menurut Deni, perlu ada pertemuan antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan (Dishub) DIY. Ini untuk membahas keberadaan moda-moda alternatif itu dalam sistem transportasi umum di Jogja.
"Kalau konteksnya untuk kebutuhan transportasi umum, maka harus ada aturan dan regulasi yang jelas. Idealnya izin operasionalnya juga dibatasi hanya di kawasan tertentu, tidak di semua jalan atau titik," ungkapnya.
Deni mengingatkan, jika tidak ada regulasi yang jelas, dikhawatirkan akan terus bermunculan unit-unit transportasi baru yang tidak terkontrol. Meski saat ini persebarannya masih terbatas di beberapa lokasi, tren itu dinilai bisa berkembang lebih luas jika tidak segera diatur.
Ia juga menyoroti persoalan konektivitas transportasi umum di DIY, khususnya pada layanan first mile (mil pertama) dan last mile (mil terakhir). Menurutnya, Trans Jogja sejauh ini hanya mampu melayani first mile, sedangkan tidak ada moda transportasi umum lanjutan yang terintegrasi dan menghubungkan halte terakhir Transjogja dengan tujuan akhir penumpang.
"Saran saya, kendaraan seperti Bajaj Maxride mungkin bisa dimanfaatkan untuk layanan last mile, tapi harus terintegrasi secara resmi dengan pemda," pesannya.
Ia menuturkan, jika kendaraan seperti Bajaj Maxride itu bisa dijadikan semacam angkutan umum pendukung yang melayani mobilitas masyarakat ke daerah-daerah yang belum dijangkau Transjogja, maka hal itu akan sangat membantu dan implementatif.
Deni menambahkan, integrasi itu sangat penting, terlebih DIY juga erat kaitannya sebagai daerah wisata yang memiliki banyak kawasan tujuan wisata. Banyaknya kawasan itu belum sepenuhnya terhubung optimal dengan angkutan umum.
"Wisata di DIY sangat banyak, tapi akses ke lokasinya belum terintegrasi dengan transportasi publik. Akibatnya, peran layanan lanjutan banyak digantikan kendaraan online, baik motor maupun mobil," tambahnya.
Ia mencontohkan kondisi di sekitar Stasiun Tugu, di mana tidak tersedia moda lanjutan yang terintegrasi secara langsung dengan sistem transportasi publik.
"Padahal ini peluang. Kendaraan seperti Maxride bisa diberi tempat khusus untuk beroperasi. Dengan jalur-jalur tertentu yang tidak tumpang tindih dengan Transjogja," tandasnya. (iza/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita