JOGJA - Prevalensi stunting di Kota Jogja pada Mei 2025 masih menyentuh angka 10,49 persen. Pada tahun ini, pemerintah setempat menargetkan prevalensi stunting bisa turun di bawah 10 persen. Sebanyak 10 kelurahan pun jadi prioritas penanganan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Emma Rahmi Aryani mengatakan, sebelumnya prevalensi stunting sebesar 11,3 persen itu tercatat pada April 2025. Selain permasalahan stunting, pada periode bulan yang sama juga terdata dengan masalah kurang gizi sebesar 5,77 persen, serta bayi dengan berat badan kurang sebesar 11,58 persen.
Emma menyampaikan, khusus untuk stunting prevalensinya ditarget turun di bawah 10 persen pada tahun ini. Namun sampai sekarang masih ada sepuluh kelurahan di Kota Jogja yang ditemukan kasus stunting.
Meliputi Kelurahan Pringgokusuman, Baciro, Ngupasan, Purbayan, Prengan, Kotabaru, Notoprajan, Patehan, Wirogunan, dan Mantrijeron. Sepuluh kelurahan itu penanganannya juga akan diprioritaskan dan wajib menjadi perhatian bagi seluruh organisasi perangkat daerah.
“Untuk mencapai prevalensi stunting di bawah 10 persen perlu berbagai upaya dilakukan jajaran Pemkot Jogja. Mulai dari data stunting yang bisa diakses, dan pelibatan seluruh perangkat daerah untuk mencegah dan menangani stunting,” beber Emma saat dikonfirmasi Minggu (15/6).
Emma menyatakan, pihaknya telah melakukan intervensi secara spesifik sebesar 30 persen. Misalnya dengan pemberian makanan tambahan yang alokasi anggarannya sekitar Rp 72,8 juta per kelurahan. Selain itu juga dilakukan pengkondisian kesehatan sejak dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga ibu melahirkan. Selain itu bayi juga dipantau secara rutin.
Meskipun program Dinkes Kota Jogja sudah cukup banyak, pihaknya tetap membutuhkan kerja sama lintas sektor. Sebab masih ada 70 persen faktor di luar sektor kesehatan yang mendukung penanganan stunting. Misalnya faktor makanan dan lingkungan.
Oleh karena itu, Emma berharap ada keterlibatan hingga tingkat wilayah. Misalnya seperti kelurahan, kemantren, puskesmas, dan tim pendamping keluarga (TPK) untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan stunting. “Sehingga masyarakat paham apa yang harus diperhatikan dan dilakukan,” katanya.
Baca Juga: Selama 90 Menit, 1.930 Peserta SMUT Untidar Magelang Bersaing
Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan, penanganan dan pencegahan stunting sudah seharusnya dikeroyok oleh lintas OPD. Oleh karena itu dia mendorong agar dinas-dinas di lingkup Pemkot Jogja bisa berperan terhadap penanganan stunting.
Dia pun berharap, agar pada pekan ini data stunting bisa dibagikan kepada lurah-lurah dan OPD. Selain itu, OPD terkait di Kota Jogja juga harus bisa berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk mendata calon pengantin dan pernikahan.
“Di samping melibatkan 495 TPK di kelurahan-kelurahan. Lurah juga saya minta untuk memantau kondisi stunting dan penanganannya, seperti pemberian tambahan makanan untuk balita stunting,” pesan Hasto. (inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita