JOGJA - Kebocoran soal Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yang terjadi di kota Jogja, masih menjadi perhatian bagi banyak pihak. Salah satunya adalah Ketua Persatuan Orangtua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi) DIY yang juga Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) Yuliani Putri.
Yuliani menyampaikan, secara substansi ia tidak sepenuhnya meyakini bahwa kebocoran soal yang terjadi hanya ada dua soal, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman.
"Itu kan dari sistem, rasanya tidak mungkin hanya dua soal yang bocor," katanya pada Radar Jogja, Sabtu (10/5).
Sementara, menyoal oknum yang membocorkan soal, menurutnya juga perlu mendapat sanksi yang tegas. "Menurut saya ini yang membobol harus dipidana, apalagi kalau guru, harusnya punya etika," serunya.
Lebih lanjut, salah satu hal yang disoroti dari adanya kebocoran tersebut adalah, keamanan server soal, termasuk juga siapa-siapa saja yang punya akses terhadap soal tersebut.
"Dari dinas sendiri salah besar karena keamanan soal itu tidak terjamin. Kalau IT atau keamanannya tidak mumpuni, harusnya pakai sistem keamanan yang lebih mumpuni," pesannya.
Selain evaluasi pada pengamanan soal, ia juga menyoroti perlu adanya tim independen yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri untuk membuat soal-soal tersebut.
"Harusnya ada tim independen sendiri, yang tidak harus dari sekolah. Namun tetap berpedoman pada kisi-kisi sekolah," ulasnya.
Disebutkan, beberapa pihak yang mungkin punya kompetensi bisa datang dari para dosen, pakar pengamat pendidikan, atau para mahasiswa yang relevan dan membidangi soal.
"Hal itu bisa saja, asal screening nya harus ketat dan kualifikasi nya kuat juga objektif," paparnya.
Selanjutnya, terkait nilai ASPD yang digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), menurutnya hal tersebut tetap perlu ada dan diterapkan.
Bukan tanpa sebab, Yuliani mengkhawatirkan jika persyaratan SPMB hanya didasari dari nilai rapor sekolah. Ia khawatir bahwa akan ada praktik kecurangan dari pihak sekolah, termasuk melakukan peningkatan nilai secara fiktif.
"Kalau tidak ada ASPD, malah banyak sekolah nanti menaikan nilai semaunya sendiri, ASPD ini jadi salah satu cara untuk menetralisir hal itu," pungkasnya.
Penuturan lain datang dari aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba, ia menilai bahwa rilis yang disampaikan oleh pihak Disdikpora belum sepenuhnya utuh disampaikan ke publik melalui media massa atas bocornya soal ujian mata pelajaran matematika, yang diklaim hanya dua soal yang bocor.
"Sehingga puzle-puzle yang belum utuh tersebut harus segera diungkap dan diusut tuntas," terangnya.
Kamba sendiri juga bertanya-tanya, apakah hanya satu guru saja atau ada pihak lain yang turut serta melakukan atau menyuruh melakukan tindakan ceroboh dan merugikan banyak siswa dan orang tua ini. Maka, perlu ditelusuri segera secara transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi.
"Terutama soal nama guru dan asal sekolah yang membocorkan soal. Jika tidak segera dituntaskan, ini bisa menimbulkan bola liar dan muncul persepsi yang beragam dari masyarakat atas persoalan ini," tandasnya. (iza)
Editor : Iwa Ikhwanudin