JOGJA - Industri pariwisata DIY tengah menghadapi tekanan berat. Mulai dari musim sepi atau low season, hingga kebijakan efisiensi anggaran dan larangan study tour yang diterbitkan pemerintah pusat.
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY pun bergerak cepat membentuk enam kelompok kerja (pokja) untuk merespons kondisi tersebut.
Ketua GIPI DIY Bobby Ardyanto mengatakan, kebijakan efisiensi yang tertuang dalam instruksi presiden (inpres) berdampak signifikan terhadap pelaku industri pariwisata di DIY.
Terutama sektor akomodasi yang selama ini bergantung pada pasar MICE dan study tour.
Pihaknya akan segera membentuk pokja untuk melakukan mitigasi kondisi yang dihadapi industri pariwisata sekarang.
“Karena bagaimanapun, dengan adanya inpres efisiensi dan larangan study tour ke sejumlah daerah, dampaknya sangat luar biasa, terutama bagi pelaku akomodasi,” ujarnya, Jumat (25/4/2025).
Enam pokja ini akan fokus pada penguatan ekosistem pariwisata melalui konektivitas lintas sektor. Serta upaya konkret mitigasi beban biaya tetap (fixed cost) yang saat ini menjadi tantangan besar bagi pelaku industri.
Pokja pertama akan membahas regulasi-regulasi mitigatif terkait inpres efisiensi dan pelarangan study tour.
Fokusnya adalah merumuskan usulan kebijakan terkait beban fixed cost yang harus ditanggung pelaku industri seperti tarif listrik, air, pajak, dan skema kredit.
“Kami akan mendorong relaksasi untuk berbagai kewajiban itu karena kemampuan pelaku industri kini sedang tertekan,” terangnya.
Pokja kedua bertugas menghubungkan potensi industri even dengan ekosistem pariwisata, seperti hotel, biro perjalanan, wisata, transportasi dan dinas terkait.
Tujuannya menciptakan sinergi yang saling menguntungkan antara kedua sektor tersebut.
Pokja ketiga menjembatani dunia pendidikan dengan sektor pariwisata.
Kolaborasi ini diharapkan mendorong keterlibatan kampus dalam kegiatan wisata, sekaligus mendukung UMKM lokal.
Pokja keempat mengkoneksikan sektor kesehatan dengan industri pariwisata dalam kerangka pengembangan medical tourism.
“Sudah ada lima rumah sakit yang siap berkomitmen untuk medical tourism, dan ini akan kami hubungkan dengan perhotelan dan biro perjalanan wisata,” sambungnya.
Pokja kelima akan fokus mengintegrasikan desa-desa wisata yang tersebar di DIY dengan pelaku pariwisata untuk memperkuat daya tarik wisata berbasis komunitas dan lokalitas.
Sedangkan pokja terakhir menghubungkan kegiatan sport tourism dengan industri pariwisata sebagai upaya membuka segmentasi pasar baru yang berkelanjutan.
Keeenam pokja ini diharapkan bisa fokus untuk mengakselerasi beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
“Selama ini banyak sektor berjalan sendiri-sendiri. Dengan orkestrasi yang baik, harapannya bisa membangun ekosistem yang lebih terstruktur,” ucapnya.
Selain enam pokja tersebut, GIPI DIY juga mendorong Pemprov DIY menjalin kesepakatan dengan pemangku kepentingan yang memiliki data pergerakan pariwisata, seperti Angkasa Pura, KAI, asosiasi perhotelan, dan transportasi.
Data ini diharapkan dapat disuplai secara mingguan atau bulanan untuk memberi gambaran yang lebih akurat mengenai tren pariwisata di DIY.
“Jika semua sudah fix dan tertuang dalam MoU bersama, kami bersama dinas pariwisata akan beraudiensi dengan Gubernur DIJ agar ekosistem ini bisa dilegalkan,” tambahnya.
Dia menyebut, kebijakan efisiensi pemerintah pusat telah menghilangkan sekitar 60 persen pasar MICE dan 40 persen pasar domestik DIY.
Strategi ini juga diarahkan untuk mendorong switching market serta menciptakan diversifikasi pasar yang lebih kuat dan tidak terfokus pada satu segmen tertentu.
“Target kami dalam satu bulan ke depan semua pokja sudah terbentuk dan bisa mulai bergerak untuk mengakselerasi kondisi saat ini,” ungkapnya. (tyo/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita