JOGJA - Pemerintah pusat meminta agar daerah dapat mendirikan sekolah rakyat. Kebijakan itu disikapi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dengan memikirkan kerjasama lembaga pendidikan Taman Siswa.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, kerjasama dengan salah satu lembaga pendidikan tertua itu juga untuk menyikapi minimnya lahan di perkotaan. Sebab, sekolah rakyat wajib menyediakan lahan sebesar lima hektar. Termasuk fasilitas untuk boarding school atau sistem berasrama.
Hasto mengaku, dalam memuluskan kerjasama antara pemkot dengan Taman Siswa itu pihaknya juga akan membentuk tim kecil. Tim itu nantinya bertugas untuk menjalin komunikasi agar koordinasi pendirian sekolah rakyat bisa terwujud.
Mantan Bupati Kulonprogo periode 2011-2019 itu menilai, sekolah Taman Siswa punya potensi untuk sekolah rakyat karena memiliki lahan yang cukup besar. Namun untuk sekarang jumlah siswanya tidak terlalu banyak.
“Daripada kami mencari tanah repot dan sebagainya, ya kami memanfaatkan yang ada. Sekaligus melestarikan ciri khas budaya Yogyakarta termasuk nguri-uri warisan leluhur Ki Hajar Dewantara,” ujar Hasto, Senin (14/4/2025).
Hasto pun mengungkap, kerjasama antara Pemkot Jogja dengan Taman Siswa juga bukan sekedar mendirikan sekolah rakyat. Namun sekaligus menjadi upaya untuk menegaskan keistimewaan. Sebab Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan tertua yang didirikan di Yogyakarta.
Kemudian, nilai-nilai luhur dalam Taman Siswa juga sudah terpatri dalam dunia pendidikan saat ini. Misalnya seperti filosofi Ingarso Sun Tulodo, Ing Madya Maharsya, dan Tut Wuri Handayani.
Hasto pun berkomitmen, apabila Taman Siswa nantinya berkenan, pemkot akan membantu secara total pendirian sekolah rakyat di Kota Jogja. Termasuk dalam proses pengajuan izin ke Kementerian Sosial (Kemensos).
“Tetapi sekali lagi, mudah-mudahan pihak Taman Siswa nanti berkenan, karena kami juga tidak bisa memaksa,” terang Hasto.
Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program Kemensos berupa sekolah berasrama yang seratus persen gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Sekolah tersebut terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
Sekolah Rakyat memang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan lebih cerah. Itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin