JOGJA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mencatat adanya tambahan jumlah anggotanya yang harus mengurangi jam kerja karyawan.
Kondisi ekonomi yang lesu dan banyaknya efisiensi tak menutup kemungkinan mereka melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya.
"Kemarin 2 minggu lalu kan 12 hotel, sekarang sudah meningkat lagi. Laporan yang kami terima sekitar 45 hotel dan restoran (pengurangan jam kerja)," ujar Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono saat dikonfirmasi, Senin (24/3/2025).
Di masa libur Lebaran, beberapa hotel juga tetap melakukan pengurangan jam kerja.
Hal tersebut dilakukan karena pendapatan yang berkurang dan menghindari PHK.
Teknis pengurangan jam kerja yakni karyawan tidak setiap hari masuk. Melihat kebutuhan hotel maupun restoran.
"Kami belum melakukan PHK, tapi juga menjadi ancaman kalau tiga bulan ke depan tidak ada perbaikan, Alternatif PHK harus kami lakukan," tegasnya.
Faktor penurunan pemasukan di antaranya dampak adanya larangan study tour, efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi secara global.
Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah turis asing yang berkurang ke Indonesia.
"Daya beli masyarakat turun, datang ke DIY itu kan mudik. Mudik itu kan belum tentu nginap di hotel, tapi di orang tua atau saudaranya," tuturnya.
Deddy merasakan dampak tersebut sejak Januari hingga sekarang. Sikap untuk melakukan pengurangan jam kerja dan pengurangan biaya operasional menurutnya adalah langkah yang tepat.
"Strategi satu-satunya kami ya efisiensi juga, kami lakukan efiensi seperti pemerintah," terangnya.
Tak ingin menyerah dengan keadaan, PHRI DIY kemudian melakukan branding bahwa siap menerima wisatawan libur Lebaran.
Diharapkan okupansi Lebaran naik agar pengusaha industri hotel dan restoran tidak melakukan pengurangan jam kerja hingga PHK.
"Kami nggak menyalahkan teman-teman (anggota), mereka (karyawan) dapat gaji kan dari tamu, kalau tamunya sepi kan kami nggak kuat (bayar)," tandasnya. (oso/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita