JOGJA- Upaya menghapus jejak kebijakan kepala daerah pendahulunya seperti tengah menjadi tren di DIJ. Itu setidaknya terjadi di lingkungan Pemkab Kulon Progo dan Pemkab Sleman. Ada upaya dehastoisasi di masa Bupati Kulon Progo Agung Setyawan. Kemudian depurnomoisasi dan dekustiniisasi tengah berjalan di era Bupati Sleman Harda Kiswaya.
Dehastoisasi merujuk pada sosok Hasto Wardoyo yang menjabat bupati Kulon Progo periode 2011-2016 dan 2017-2019. Sedangkan depurnomoisasi dan dekustiniisasi mengarah pada kepemimpinan suami istri Sri Purnomo-Kustini Sri Purnomo yang memimpin Sleman lebih dari satu dekade. Dari 2005 sampai dengan 2025.
“Apa yang terjadi di Kulon Progo dan Sleman jangan sampai muncul di Pemkot Jogja. Sebaiknya, Wali Kota Hasto Wardoyo tidak perlu meniru langkah koleganya Bupati Agung dan Bupati Harda,” pinta Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra Rabu (12/3).
Candra mengaku prihatin mengetahui sejumlah karya semasa Hasto menjabat bupati Kulon Progo mulai dipreteli oleh penggantinya. Salah satunya, seperti batik motif Geblek Renteng.
Kemudian Perda Kulon Progo No. 5 Tahun 2014 tentang Kawasan tanpa Rokok (KTR) bakal direvisi. Terakhir, air kemasan merek Airku alias Air Kulon Progo yang diproduksi Perumda PDAM Tirta Binangun juga hendak ditinjau ulang. Hasto menjadi bupati nyaris dua periode. Mulai 2011-2016 dan 2017-2019.
Di Kabupaten Sleman, Harda memilih meninggalkan batik Sinom Parijotho Salak. Batik khas Sleman warisan era Sri Purnomo dan Kustini itu di lapangan dinilai tak sukses alias gagal. Sebagai gantinya, Harda bakal mengembangkan batik asli Sleman dengan motif lain.
Candra berharap fenomena dinamika transformasi kepemimpinan di Kulon Progo dan Slean tak sampai terjadi di Kota Jogja. Dia berpandangan perlunya kedewasaan dan kesadaran semua pihak. Setiap pemimpin memiliki nilai-nilai kebaikan bagi daerahnya dengan segala pertimbangan yang terjadi saat itu.
“Sehingga suksesornya tidak perlu melakukan rebranding. Tapi melanjutkan program yang baik dan mengakselerasi yang kurang dengan memperhatikan percepatan perubahan zaman dan teknologi,” ajaknya.
Dia kemudian menyoroti visi Hasta Jogja Mulia yang dicanangkan Wali Kota Hasto Wardoyo. Wakil rakyat dua periode ini meyakini visi itu sebagai akselerasi dan penyempurnaan Gandeng-Gendong di masa Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) dan keberlanjutan dari program Segoro Amarto di era Wali Kota Herry Zudianto (HZ).
Sekadar diketahui HZ memimpin Kota Jogja periode 2001-2011 dan HS masa tugas 2011-2016 serta 2017-2022. “Setiap pemimpin tidak berdiri sendiri, tapi kolaborasi,” katanya.
Dia mengapresiasi pernyataan Hasto yang akan melanjutkan berbagai program para pendulunya yang baik. Di antaranya, program Sego Segawe, sepeda dinggo sekolah karo nyambut gawe yang populer di saat HZ menjadi wali kota. Begitu pula dengan program Gandeng Gendong tetap akan dilanjutkan.
“Tak perlu ada deharyadiisasi atau dezudiantoisasi. Ingat, setiap pemimpin ada masanya. Setiap masa ada pemimpinnya,” kata ayah dua anak ini.
Candra teringat pidato Presiden Soekarno saat peringatan 17 Agustus 1966. Pidato presiden pertama RI itu terkenal dengan sebutan Jasmerah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Di bagian lain, beberapa ASN di lingkungan pemkot bercerita lepas dari kontrovesi dan perkara hukum yang membelitnya, sosok HS termasuk wali kota yang sangat peduli dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.
Terbukti di masa HS menjadi wali kota periode 2017-2022, tambahan penghasilan pegawai (TPP) melambung tinggi. TPP yang diterima ASN pemkot sampai sekarang masih yang tertinggi se-DIJ. Melampaui rekan-rekannya sesama ASN di empat kabupaten maupun Pemprov DIJ.
Tak hanya itu, HS juga meningkatkan fasilitasi mobil dinas (mobdin). Sejumlah kepala OPD tidak lagi memakai kendaraan tua yang sudah ketinggalan. Rata-rata mobdin yang digunakan mulai Honda CRV, Innova Reborn, dan Daihatsu Terios.
“Pak HS tak ingin anak buahnya pakai mobil yang sudah amoh (butut, Red). Pak HS ingin mrajake,” cerita seorang pejabat.
Beberapa ASN berharap, Hasto bukan hanya melanjutkan program para pendahulunya yang sudah baik. Namun juga mempertahankan kebijakan pemberian TPP. Mereka berharap Hasto tidak mengotak-atik soal TPP.
Sebab, dari pengalaman semasa Hasto menjadi bupati, TPP ASN di Kulon Progo termasuk rendah dibandingkan provinsi, kabupaten, dan kota se-DIJ. Belum lagi soal mobdin. Eselon dua seperti kepala dinas di Kulon Progo. Rata-rata masih memakai Avanza lawas.
“Khusus menyangkut kebijakan TPP kami berdoa tidak dibawa ke pemkot. Itu bisa membuat ketir-ketir. Jangan sampai TPP ikut seperti bus Jogja-Purwokerto, efisiensi,” ujar seorang ASN yang bekerja di Balai Kota Timoho. (del/gas/kus)
Editor : Heru Pratomo