JOGJA - Dampak dari efisiensi anggaran pemerintah pusat membuat pengusaha hotel di DIY kelimpungan.
Sebab, kebijakan itu mempengaruhi penurunan reservasi pada sektor meeting, Iincentive, convention and exhibition (MICE).
Beberpa hotel pun dilaporkan telah menerapkan pengurangan jam kerja demi bisa bertahan di tengah situasi ekonomi yang tak menentu.
"Yang lapor ke PHRI DIY baru 3 sampai 5 hotel yang menerapkan itu (pengurangan jam kerja)," ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono saat dikonfirmasi, Senin (10/3/2025).
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 diklaim cukup mempengaruhi pemasukan hotel dan restoran.
Bahkan, efek dari kondisi saat ini disebut lebih parah dibandingkan saat pandemi Covid-19 lalu di mana pemerintah masih memberikan subsidi tertentu untuk bertahan.
Seperti subsidi pajak, pemberian sembako karyawan dan sebagainya. “Tapi sekarang pemerintah juga sulit bantu kami," tuturnya.
Sehingga, langkah pengurangan jam kerja terpaksa dilakukan sebagai strategi sama halnya saat zaman pagebluk korona.
Apabila kondisi ini terus berlanjut dan tidak ada perubahan kebijakan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pun dimungkinkan bakal terjadi. "Terpaksa akan kami lakukan," tandasnya.
Tak hanya sektor MICE, kebijakan larangan study tour dari Jawa Barat (Jabar), Banten dan DKI Jakarta juga berpotensi menambah penurunan pendapatan hotel karena banyaknya pembatalan reservasi.
"Untuk pembatalan MICE rata rata 35 persen sampa 45 persen dan study tour rata rata 40 persen hingga 50 persen sampai dengan Desember 2025," tegasnya.
Strategi manajemen keuangan juga perlu dilakukan dengan menunda berbagai pengeluaran yang tidak terlalu mendesak.
Diharapkan pemerintah memahami situasi industri perhotelan saat ini dan memberikan solusi atau mengoreksi Inpres tersebut.
Sekprov DIY Beny Suharsono mengatakan, situasi industri pariwisata khususnya hotel dan restoran saat ini memang mengalami penurunan pendapatan drastis.
Terlebih kebijakan pembatalan MICE di hotel-hotel kaitannya dengan efisiensi anggaran.
"Hampir setiap instansi sementara ini tidak mengadakan kegiatan-kegiatan seremonial terutama di hotel-hotel," ujarnya.
Beny mendorong agar sektor lainnya seperti kunjungan wisata dapat dimaksimalkan untuk menutupi kekurangan pendapatan tersebut.
Ia juga menyadari adanya PHK kepada pegawai hotel tersebut mungkin saja bisa terjadi.
"Namun saya katakan, seminimal mungkin itu dihindari," bebernya.
Beny menyarankan para pelaku usaha hotel dan restoran bisa melakukan cara seperti manajemen karyawan dengan sistem shifting untuk menghindari kebijkan PHK. (oso/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita