JOGJA - Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Choliq Nugroho Adji memastikan komitmennya untuk aktif mengawasi masa kepemimpinan Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan sebagai kepala daerah lima tahun mendatang. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat benar-benar mendapatkan hak dasarnya.
Adji mengatakan, pengawasan terhadap berbagai kebijakan eksekutif penting dilakukan agar kepala daerah benar-benar menjalankan tugasnya. Apalagi Hasto-Wawan sendiri juga telah memiliki program Hasta Jogja Mulia selama masa kepemimpinannya.
Menurut Adji, program yang digulirkan oleh kepala daerah definitif itu harus benar-benar dikawal perjalanannya. Agar wali kota dan wakil wali kota benar-benar serius dalam menjalankan program-program yang sudah dijanjikan pada saat masa kampanye.
Adapun Hasta Jogja Mulia memiliki delapan poin penting yang menitikberatkan pada pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Program itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal terutama yang menyangkut pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena masalah tersebut berkaitan dengan hak dasar manusia,” ujar Adji Jumat (7/3).
Politisi Partai Nasdem itu menyampaikan, dalam Hasta Jogja Mulia ada program satu sarjana satu keluarga miskin. Program itu sejatinya dapat diakomodasi melalui bantuan yang anggarannya selama ini dikelola oleh UPT Jaminan Pendidikan Daerah (JPD).
Baca Juga: Unimma Punya Wakil Rektor Baru: Diminta Saling Bersinergi dan Menciptakan Alumni Kompeten
Adji menilai, agar program satu keluarga miskin satu sarjana bisa segera direalisasikan. Namun tentunya perlu petunjuk teknis yang jelas. Oleh karena itu, dia berharap agar ada keputusan konkret dari kepala daerah kepada instansi terkait supaya program itu bisa berjalan di tahun ajaran baru.
Kemudian soal kesehatan, Hasto-Wawan pun diketahui sudah memiliki program satu kampung satu bidan. Adji mengaku sangat mendukung program tersebut karena dapat menjadi langkah deteksi dini kejadian luar biasa (KLB).
Menurut anggota dewan dari Dapil 5 Kota Jogja ini, bidang kesehatan yang menjadi ketugasan Komisi D DPRD Kota Jogja juga telah banyak mendukung terwujudnya program kesehatan yang baik. Misalnya lewat peningkatan kapasitas kader dan peralatan di posyandu.
Kemudian juga terkait dengan sudah baiknya capaian Universal Health Coverage (UHC) atau kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Adji berharap, agar hal tersebut bisa terus dipertahankan. Sebab Kota Jogja juga merupakan wilayah dengan UHC tertinggi di Indonesia.
Dia pun ingin, apa yang sudah diperjuangkan oleh legislatif dan eksekutif sebelum masa kepemimpinan kepala daerah definitif bisa dikolaborasikan dengan program Hasto-Wawan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Jangan sampai tumpang tindih, tapi bagaimana bisa saling memperkuat,” tegas Adji. (*/inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita