JOGJA - Tahapan relokasi pedagang Teras Malioboro (TM) 2 memasuki babak baru. Ratusan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma memutuskan sementara tidak mengambil undian lapak sebagai bentuk protes."Dari kami melihat ada indikasi kecurangan (pengundian). Itu terlihat nyata, sistematis, dan masif," tuding Ketua Koperasi Tri Dharma Arif Usman saat dimonfirmasi, Minggu (12/1).
Kejadian bermula pada Jumat (10/1) yakni saat UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja melakukan kontraktual dengan 374 pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma. Mereka semua sudah melakukan kontraktual pukul 20.00-23.00.
Para pedagang menuntut agar dijadikan satu di lokasi Beskalan karena Ketandan telah penuh. "Selain kontrak, para pedagang juga diberikan undangan untuk hadir mengikuti pengundian lapak di Aji Resto Giwangan, Sabtu (11/1)," tuturnya.
Menurut Arif, pengundian di lokasi Ketandan dilakukan lebih awal yakni pada 31 Desember 2024. Pasca-pengundian, lapak di Ketandan juga dinyatakan penuh. Maka dari itu, pengundian selanjutnya dilakukan untuk mengisi lokasi Beskalan.
Selanjutnya Sabtu (11/1) pihak UPT dan para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma melakukan pengundian. Namun dalam proses pengundian sempat terjadi perdebatan panas antara perwakilan pedagang dengan kepala UPT.
Mulanya perwakilan pedagang menanyakan terkait kapasitas lapak di Beskalan yakni 435 lapak. Untuk pedagang non kuliner total ada 405 lapak. Dengan kapasitas segitu, ia memperkirakan 374 anggota Tri Dharma bisa mendapatkan lapak di Beskalan.
Perdebatan semakin memanas lantaran perwakilan dari UPT menginformasikan ada 72 lapak di lantai 1 Beskalan telah ditempati pedagang. Menurut Arif, proses pengisian lapak itu tidak melalui proses pengundian yang melibatkan pedagang Paguyuban Tri Dharma. "Selama ini UPT mengeluarkan undangan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pengurus Tri Dharma," tegasnya.
Tensi para pedagang pun semakin memuncak lantaran diketahui 72 lapak lantai 1 Beskalan itu diisi oleh pedagang yang telah melakukan undian dan mendapatkan lapak di lantai 2 di Ketandan. Merasa kurang strategis, mereka lalu mengajukan kepada UPT agar ditempatkan di lantai 1 di Beskalan. "Itu kan tidak fair. Jelas kecurangannya nyata di situ," tandasnya.
Menurutnya, UPT harusnya melakukan pengundian ulang untuk penentuan lapak di lokasi Beskalan dan melibatkan Paguyuban Tri Dharma agar adil dan transparan. Namun UPT tetap bersikukuh 72 pedagang itu menempati lantai 1 Beskalan. "Itu kan tidak melalui sistem pengundian. Kami tidak terimanya di situ," tegasnya.
Arif mengeklaim Pemkot Jogja telah menyetujui 374 pedagang yang tergabung Paguyuban Tri Dharma menjadi satu di lokasi Beskalan. Namun, karena kasus tersebut sebagian anggota masuk ke lokasi Ketandan.
Sebenarnya 374 anggota Paguyuban Tri Dharma semuanya akan mendapatkan lapak. Namun ia hanya mempersoalkan proses pengundian yang dilakukan UPT tidak transparan dan diduga malah ada kecurangan.
Menurut informasi yang ia terima, saat ini pembagian di dua lokasi dibagi menjadi Ketandan 605 pedagang dan Beskalan 435 pedagang. Padahal dari detail engineering design (DED) yang pernah diperlihatkan ke mereka, pembagiannya sekitar 700 pedagang ke Ketandan dan sekitar 300 di Beskalan.
Permasalah itu hingga kini belum ada titik temu. Bahkan, proses pengundian yang dilakukan UPT dengan para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma kemarin dinyatakan deadlock alias buntu Para pedagang masih melakukan konsolidasi dan belum menentukan sikap. Padahal informasinya, proses pemindahan pedagang dilakukan Selasa (14/1). "Kalau sampai proses ini Ngarso Dalem tahu kan malah mencoreng nama baik beliau," keluhnya.
Radar Jogja telah mencoba menghubungi Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja Ekwanto. Namun ia tidak banyak menjawab. "Beribu maaf, saya no comment nggih untuk menjaga semuanya," ujarnya dalam pesan WhatsApp. (oso/laz)
Editor : Din Miftahudin