KULON PROGO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo mengusulkan adanya anggaran untuk rekonstruksi. Tujuannya, untuk mengakomodasi perbaikan bangunan terdampak bencana. Ini perlu dilakukan mengingat potensi bencana saat musim penghujan ini cukup besar. "Sebelumnya bantuan rekonstruksi tidak ada, hanya berupa bantuan minor," ucap Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Taufik Prihadi, Senin (25/11).
Tahun sebelumnya BPBD Kulon Progo tak bisa menggelontorkan bantuan rekonstruksi. Selama ini, bantuan rekonstruksi berasal dari provinsi. Sedangkan dari pemerintah kabupaten, hanya berupa bantuan logistik seperti beras atau kebutuhan pokok.
Menurutnya, bantuan rekonstruksi yang diusulkan akan menyasar pada kerusakan bangunan akibat bencana alam. Kerusakan bagian atap akan diprioritaskan, karena pengusulan berfokus pada pengadaan barang berupa atap dan rangkanya. Bantuan akan memprioritaskan kerusakan pada bangunan fasilitas umum, dan dilanjutkan ke bangunan milik warga."Memang sangat sedikit bantuannya, tetapi setidaknya pemkab bisa hadir," ujarnya.
Usulan bantuan ini dilakukan bersamaan dengan pengajuan perpanjangan status tanggap darurat. Dalam usulan ini juga diperlihatkan kebutuhan anggaran untuk tanggap darurat sampai dengan Desember. BPBD mengajukan tambahan Rp 500 Juta untuk tanggap darurat. Salah satunya meliputi bantuan rekonstruksi.
Pj Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi menjelaskan, pihaknya segera mengkaji kebutuhan anggaran untuk tanggap darurat. Lantaran, kondisi potensi bencana di Kulon Progo saat cuaca ekstrem sangatberdampak."Kami lihat dulu, karena beberapa sudah tertangani," ujarnya.
Siwi menjelaskan, penanganan bencana alam di Kulon Progo sebenarnya bisa dilakukan dengan kolaborasi. Dia mencontohkan beberapa titik longsor telah dapat ditangani masyarakat dengan kerja bakti. Sedangkan bencana yang berdampak ke rumah warga bisa mengakses bantuan dari Baznas. (gas/din)
Editor : Din Miftahudin