RADAR JOGJA - Diberikan amanah sebagai wakil rakyat, tentu menjadi komitmen bagi H Setyaji Hermawan untuk melayani masyarakat. Pada Komisi D DPRD Kota Jogja tempatnya bertugas, Aji akan fokus mengawal pemerataan pendidikan dan bantuan kesehatan bagi warga miskin.
Aji mengatakan, bidang pendidikan di Kota Jogja harus bisa diakses merata oleh semua elemen masyarakat. Tidak terkecuali bagi masyarakat miskin yang selama ini kesulitan dalam hal biaya.
Menurut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan periode 2024-2029 ini, pemerataan di bidang pendidikan harus terus diperjuangkan. Sebab dengan pendidikan yang bisa diakses, dapat membantu masyarakat miskin lebih sejahtera.
Oleh karena itu, sebagai anggota Komisi D, dia akan fokus mengawal berbagai program bantuan pendidikan yang diprioritaskan untuk masyarakat. Sehingga tidak ada lagi siswa yang tidak bisa bersekolah karena permasalahan biaya.
“Pendidikan merupakan hak setiap insan, termasuk anak-anak dari kelompok masyarakat ekonomi rendah. Khususnya pada jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kota,” ujar Aji kepada Radar Jogja Senin (11/11/2024).
Anggota dewan yang terpilih dari Dapil 2 Kota Jogja ini memastikan, bakal terus mengawal berjalannya pendidikan melalui program jaminan pendidikan daerah (JPD). Upaya pengawasan dari legislatif penting agar program tersebut benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, Aji pun membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat miskin di Kota Jogja yang ingin berkonsultasi terkait program tersebut. Sehingga bisa dijembatani untuk mendapat program bantuan JPD.
Aji menilai, pendidikan bagi masyarakat miskin harus terus diperjuangkan karena salah satu kunci memutus rantai kemiskinan. Sebab melalui kegiatan di sekolah, siswa bisa mendapatkan keterampilan dan pendidikan.
“Pendidikan dapat menjadi landasan kuat bagi dua pilar utama penanggulangan kemiskinan, yaitu pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” beber Aji.
Di samping fokus pada bidang pendidikan, Aji pun akan mengawal bidang kesehatan di Kota Jogja. Sama seperti pendidikan, sektor kesehatan juga harus bisa diakses oleh masyarakat miskin. Khususnya untuk tergabung dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan. Kedua jaminan tersebut akan memberi fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
“Layanan kesehatan gratis dapat membantu mengakhiri penderitaan banyak orang, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah,” tegasnya. (*/inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita