JOGJA - Setelah pasangan presiden Indonesia dan kabinetnya resmi dilantik, berbagai elemen ataupun kelompok masyarakat menyampaikan harapan indonesia ke depan. Kesejahteraan pendidik PAUD hingga pelaku usaha disabilitas menjadi pesan yang diusung dari Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ).
Ketua Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) DIJ Zamzami Ulwiyati Darojad mengatakan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ia berharap kesejahteraan pendidik PAUD non formal di Indonesia khususnya DIJ lebih diperhatikan. Menurutnya, pendidik PAUD merupakan fondasi Indonesia di masa mendatang."Mereka (pendidik PAUD) menjadi pendidik anak setelah ibu nya, mempersiapk SDM menuju Indonesia emas," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (21/10/2024).
Selain itu, mereka juga mengatakan kesejahteraan pendidik PAUD masih jauh di bawah rata-rata. Rata-rata pendidik PAUD non formal hanya menerima pendapatan Rp 100 Ribu- Rp 200 ribu dalam satu bulan. "Bahkan lembaga yang full day pun, baru bisa memberikan kesejahteraan Rp400 Ribu -Rp 500 ribu," bebernya.
Masing-masing Kabupaten beragam dalam nominal pendapatan perbulannya. Namun, ia memastikan rata-rata masih jauh dari Upah Minimum Regional (UMR). "Untuk yang tertinggi memang hanya di Kabupaten Sleman sebesar Rp 550 ribu ada yang Rp 650.000 ribu dan itu tertinggi," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah Indonesia kedepan juga harus melihat kondisi pendidik PAUD. Walaupun kecil, ia menilai para pendidik PAUD telah menyumbangkan kontribusi untuk bangsa dan negeri."Total ada sekitar 9.000 Pendidik PAUD non Formal di sekitar 2.500 PAUD yang tersebar di seluruh wilayah DIJ," imbuhnya.
Dengan memperhatikan kesejahteraan pendidik PAUD, ia menilai orkestrasi membentuk generasi penerus bangsa terbentuk semakin kuat. Selama ini, kata Ulwi, pendidik PAUD non formal memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tidak merata."Memang pelatihan sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun kuota terbatas, beberapa harus membayar secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi masing-masing," tuturnya.
Pendidik PAUD non formal juga mengikuti akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF). Mulai tahun 2025, instrumen akreditasi PAUD non formal sama dengan PAUD Formal dan Sekolah Madrasah BAN PDM (Badan Akreditasi Nasional PAUD Dasar dan Menengah)."Diharapkan Presiden RI juga dapat memprioritaskan dan mengakui keberadaan Pendidik PAUD non formal sebagai seorang guru," harapnya.
Menurutnya, peran pendidik PAUD salah satunya membentuk karakter dan mendampingi perkembangan para penerus bangsa. Namun, mereka masih resah karena masih diperlukan adanya kualitas SDM yang terstandar."Mohon perlu adanya revisi undang-undang sistem pendidikan nasional, revisi undang-undang guru dan dosen, agar keberadaan kami diakui," tegasnya.
Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia (Perpedin) Bambang Susilo mengatakan pelaku usaha disabilitas membutuhkan lembaga khusus untuk disabilitas. Hal itu seperti yang telah dilakukan selama Presiden Joko Widodo yang menaruh perhatian pada permasalahan disabilitas dengan membentuk staf khusus bagi disabilitas."Populasi disabilitas ini kan kurang lebih 10% dari populasi penduduk artinya apa dari 275 juta ini kurang lebih 27 Juta itu disabilitas," ujarnya.
Ia berharap terdapat lembaga khusus untuk disabilitas. Apabila tidak, minimal ada staf khusus di Kepresidenan ataupun wakil presiden. Hal itu pun juga bisa diterapkan di setiap Kementerian yang berkaitan dengan perekonomian."Paling enggak di situ ada khusus menteri untuk mengkomunikasikan berbagai kepentingan hak-hak ekonomi disabilitas," harapnya.
Menurutnya, Indonesia sebagai presidensi G20 justru memberikan harapan besar kepada Perpedin untuk mengusulkan lahirnya organisasi ekonomi disabilitas tingkat internasional. Selain itu, Perpedin juga telah bergabung Kadin Indonesia."Jadi kami akan memprakarsai lahirnya organisasi ekonomi disabilitas di level dunia, langsung nanti di bawah PBB gitu kira-kira," katanya dengan optimis. (oso/din)
Editor : Din Miftahudin