JOGJA - Persaingan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Jogja cukup sengit. Bagaimana tidak, dari sepuluh formasi yang dibuka total jumlah pelamar diketahui mencapai ratusan orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja Dedi Budiono mengatakan, total pelamar CPNS di Pemkot Jogja mencapai 700 orang. Jumlah itu akan bersaing mengisi sepuluh formasi yang dibuka dalam dalam seleksi CPNS tahun ini.
Dedi membeberkan, bahwa dari jumlah 700 pelamar itu, 580 di antaranya lolos seleksi administrasi. Para pelamar yang lolos tahap seleksi administrasi tersebut akan melanjutkan tes seleksi kompetensi dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 16 Oktober hingga 14 November 2024.“Jumlah pelamar memang lumayan banyak, sehingga yang lolos nantinya benar-benar berkualitas karena dengan banyaknya pelamar maka penyaringannya juga cukup ketat,” ujar Dedi, Rabu (16/10).
Selain melaksanakan rekrutmen CPNS, Pemkot Jogja juga membuka kesempatan bagi pegawai honorer untuk ikut dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Adapun lowongan bagi P3K diketahui mencapai 140 formasi dengan mayoritas posisi tenaga teknis.
Dedi menyebut, rekrutmen P3K di lingkup Pemkot Jogja sampai saat ini masih berproses. Sehingga dia pun belum bisa membeberkan angka pasti jumlah pelamar untuk salah satu kategori aparatur sipil negara (ASN) tersebut.“Namun untuk peminat pendaftar CPNS maupun P3K merata di semua bidang, jadi tidak ada formasi khusus yang paling diserbu,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Jogja Ignatius Trihastono meminta, agar masyarakat tidak tergiur dengan modus penipuan selama proses rekrutmen ASN. Sebab untuk proses seleksi akan dilakukan oleh pemerintah pusat.
Kelik sapaannya menyampaikan, informasi terkait rekrutmen ASN bisa dilihat melalui kanal informasi milik pemerintah. Baik itu dari website resmi maupun akun media sosial milik pemkot dan BKPSDM Kota Jogja.“Masyarakat jangan percaya modus penipuan yang dilakukan di daerah, karena rekrutmen ASN langsung dilakukan oleh pemerintah pusat,” terangnya. (inu)
Editor : Din Miftahudin