JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan mengadakan acara untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 268 secara jeli.
Hal itu mengingat, penyelenggaraan tahun ini bersamaan dengan masa kampanye Pilkada 2024.
Pemkot Jogja akan menyelenggarakan beberapa acara mulai bulan Oktober hingga Desember 2024.
Mulai dari acara tasyakuran hingga berbagai macam festival akan meramaikan Kota Jogja beberapa bulan ke depan.
Penjabat Walikota Jogja Sugeng Purwanto mengatakan acara tersebut merupakan event tahunan Pemkot Jogja.
Walaupun berbarengan dengan tahap kampanye Pilkada 2024, namun rangkaian acara HUT Pemkot JOgja tetap diselenggarakan.
Dengan menjamin kenetralitasan dalam setiap acara.
"Kami akan jaga itu (netralitas) bahkan undangan yang kami sebar hanya untuk mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis," ujarnya di Ruang Yudhistira, Kompleks Balai Kota Jogja, Selasa (1/10/2024).
Ia menegaskan tidak ada pasangan calon (paslon) yang diundang secara khusus.
Namun, apabila terdapat paslon yang datang, pihak Pemkot Jogja tidak akan memberikan kursi khusus bagi mereka agar melebur bersama masyarakat Kota Jogja demi menjaga netralitas.
"Nek kudune (paslon) ora teko, lha wong ra diundang kok teko dewe kan yo wagu (harusnya tidak datang, tidak diundang kok datang kan ya tidak etis)," kelakarnya.
Selain itu, Sugeng juga melakukan komunikasi intens dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lainnya untuk menjaga aspek netralitas.
Beberapa undangan yang disebar ditujukan kepada Forkopimda, Kapolresta dan beberapa lainnya yang ia jamin kenetralannya.
"Kalau ada OPD tapi tidak netral. Wanio kono, konangan awas (kalau berani sana, ketahuan awas)."
"Aspek netralitas ASN kami jaga betul," tandasnya.
Sekretaris Dinas Pariwisata (Dinpar) Kota Jogja Muhammad Zandaru Budi juga menegaskan untuk mengantisipasi adanya praktik ketidaknetralan, ia sampai memperhatikan koreografi setiap penampil.
Kode tangan dan beberapa gerakan hingga lagu-lagu yang dibawakan dilarang menjurus ke beberapa paslon.
"Baik penampil dari setiap Kemantren maupun persiapan flashmob kami larang agar tidak menjurus ke salah satu paslon," tegasnya.
Selain itu, Pemkot Jogja juga mengundang pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja untuk hadir.
Mereka juga diminta agar bisa membantu memantau seandainya terdapat pelanggaran terkait dengan Pilkada selama acara berlangsung.
"Acara ini agar menjadi pesta rakyat yang bebas dari kepentingan dan politik praktis," ujarnya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin