RADAR JOGJA - Pedagang Kaki Lima (PKL) Teras Malioboro 2 (TM 2) yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma kembali menggelar aksi menuntut relokasi yang menyejahterakan di depan Kompleks Kepatihan Yogyakarta sebelah Barat, Rabu (11/9/2024).
Anehnya, terdapat massa yang berbeda kubu dengan tuntutan pro dengan kebijakan pemerintah yang melakukan aksi di hari yang sama. Bedanya mereka melakukan aksi di dalam kompleks Kepatihan sisi Selatan.
Demo berlangsung siang tadi sekitar pukul 12.00 WIB. Massa di Barat menuntut relokasi yang menyejahterakan tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma. Sedangkan di sisi Selatan merupakan mantan anggota Paguyuban Tri Dharma yang menilai relokasi merupakan kebijakan yang tepat.
Baca Juga: 1.500 Petani Tembakau di Kebumen Terima Bansos Rp 1,8 Miliar dari DBHCHT, Ini Maksudnya
Mereka sama-sama mendatangi Kantor Gubernur DIJ, namun dengan tuntutan yang bahkan bertolak belakang antar keduanya.
Kubu mantan anggota Paguyuban Tridharma melakukan aksinya di pendapa Wiyatapraja dalam kompleks kepatihan Yogyakarta dengan membawa banner bertuliskan "Kami sudah bosan dengan demo, kami butuh berjualan dengan tenang". Sedangkan kubu Paguyuban Tri Dharma berada di Jalan Malioboro, tepatnya depan gerbang Kepatihan sisi Barat dengan membentangkan banner bertuliskan "Tolak relokasi yang tidak menyejahterakan PKL Teras Malioboro 2".
Ketua Paguyuban Tri Dharma Supriyati mengatakan tuntutan mereka masih sama dengan aksi-aksi sebelumnya. Menurutnya upaya bersurat ke Pemprov DIJ untuk melakukan audiensi selalu ditolak dan dilimpahkan ke Pemkot Jogja.
"Padahal kan yang namanya Sumbu Filosofi, kebijakan relokasi ini kan sebenarnya kebijakan dari Pemprov DIY," ujarnya saat ditemui di lokasi, Rabu (11/9/2024).
Rencana relokasi jilid II pedagang TM 2 akan dipindah ke Jalan Ketandan dan Beskalan pada 2025 mendatang. Namun ia mengaku para pedagang tak dilibatkan dalam rencana relokasi ini. Inisiatif menyurati Disbud DIJ telah ditempuh, hasilnya niihil.
"Waktu itu katanya akan ada pertemuan tapi nyatanya langsung digagalkan. Makanya kami kembali ke sini (ke jalan)," tandasnya.
Sebelumnya, audiensi telah dilakukan dengan Pemkot Jogja namun mereka menilai hasilnya tidak memuaskan. Perencanaan hingga gambaran relokasi yang dirancang pemerintah dinilai tidak melibatkan para pedagang.
"jadi kami ingin ada pelibatan kami sebagai pedagang wong kita yang dipindahkan tapi nggak pernah diajak urun rembug seperti itu," jelasnya.
Pihaknya menilai lokasi ideal menurut para pedagang adalah di selasar Malioboro. Hal itu lantaran mereka sudah berdagang selama dua tahun disana.
"Ideal ya di selasar Malioboro, bahwa kita sebenarnya PKL Malioboro adalah ikonnya Malioboro juga kita mempunyai peran dalam perekonomian dan membentuk nilai historis Malioboro itu sendiri," tambahnya.
Sementara itu, pedagang yang pro dengan relokasi Eko menambahkan mereka dulunya merupakan anggota paguyuban Tri Dharma. Namun karena berbeda paham dengan pengurus yang sekarang, mereka lalu mengeluarkan diri dari Paguyuban Tri Dharma.
"Ada 91 pedagang yang pro dengan pemerintah lalu pedagang lesehan dan sebagainya," ujarnya.
Menurutnya, aksi pedagang yang menolak relokasi dan ingin berjualan kembali ke selasar Malioboro dinilai kurang pas. Banyaknya aksi demo terlebih di TM 2 malah menjadikan pengunjung takut untuk beli atau sekadar mengunjungi. Padahal tuntutan sejak awal mereka yakni, menyuarakan penjual yang sepi pembeli.
"Disana adanya cuma nuntut, sedangkan pemerintah berproses supaya wisatawan bisa masuk di TM 2," bebernya.
Mereka para pedagang mempunyai pandangan yang berbeda. Pandangan itu sudah lama ingin disuarakan. Buktinya masih terdapat pedagang yang tidak kontra dengan relokasi atau kebijakan pemerintah.
"Selama ini cuma diem, saat inilah kami bersuara, bahwa pedagang TM 2 tidak semuanya menginginkan kembali ke selasar," tandasnya.
Menurutnya kebijakan relokasi dari Pemprov DIJ sudah menguntungkan pedagang. Dibuktikan dengan pemerintah yang selalu menyediakan tempat baru untuk bisa digunakan para pedagang.
"La ini pindah di tempat yang layak, kalau tidak disediakan gitu protes wajar," bebernya.
Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Hamengku Buwono X (HBX) juga menanggapi adanya aksi pada hari ini. Ia mengatakan bahwa tidak tahu akan adanya aksi. namun ia memastikan selasar Malioboro tidak bisa untuk berjualan.
"Ya ngga (tidak bisa). Selasar (Malioboro) dudu ndeke kok (selasar bukan punya PKL)," ujarnya kepada wartawan di Queen Latifa Hospital, Gamping, Sleman. (oso)
Editor : Heru Pratomo