RADAR JOGJA - Musim kering masih melanda beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satunya khususnya di wilayah Gunungkidul. Mengantisipasi itu, Pemprov DIY menyiapkan anggaran untuk antisipasi jika anggaran di daerah mengalami kekurangan.
Berdasarkan laporan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), padi menjadi komoditas yang paling terdampak. Data terakhir pada Juli, sebanyak 1.153 hektare lahan padi mengalami kekeringan. Dari jumlah itu, 412 di antaranya bahkan mengalami gagal panen total.
Kapanewon Semin, Gunungkidul merupakan wilayah yang paling bangak ditemui gagal panen. Total luasan mencapai 242 hektare. Kemudian disusul Kapanewon Ngawen (92 ha), Gedangsari (24 ha), Patuk (35 ha),Dlingo dan Ponjong (masing-masing 5 ha), serta Nglipar (9 ha).
Tidak hanya padi, tanaman jagung juga mengalami nasib yang sama. Sebanyak 135 hektare lahan jagung di Kapanewon Saptosari, Gunungkidul dilaporkan gagal panen akibat kekurangan air.
Gubernur DIY Hamengku Buwono X (HB X) mengatakan pemprov mempunyai dana untuk mengantisipasi kebencanaan termasuk kekeringan. Hal tersebut untuk backup anggaran di daerah apabila terdapat anggaran yang meledak. "Njagani kabupaten/kota jebol anggarane. Kami bisa ikut membantu," ujarnya di Kompleks Kepatihan, Senin (19/8).
Anggaran tersebut bisa diakses dengan persyaratan tertentu. Karena menurut HB X perlu adanya peintaan kebutuhan terlebih dahulu agar pemprov mengetahui alokasi anggaran. Karena pemprov juga harus mempertanggungjawabkan pemeriksaan BPK. Setiap anggaran yang dimaksud merupakan anggaran bersama. Pemprov tidak akan memberikan bantuan anggaran apabila tidak dimintai.
Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad menyampaikan terdapat dua jenis dana yang sedang diajukan ke pemerintah pusat. Pertama, dana untuk pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan dana siap pakai untuk penyaluran bantuan air bersih."Terutama di wilayah Gunungkidul yang paling terdampak," bebernya.
Noviar juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani perihal dampak pertanian. Koordinasi tersebut memunculkan alternatif penawaran berupa pembuatan sumur bor."Kami masih perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan efektivitasnya," terangnya.
Hingga sampai saat ini, pihaknya masih belum melihat potensi krisis pangan yang signifikan. Menurutnya, masing-masing daerah mempunyai anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk digunakan mengatasi dampak kekeringan.
Saat ini, BTT kabupaten masih cukup untuk menanggulangi kebutuhan mendesak seperti penyediaan tangki air bersih. “Pemerintah provinsi baru akan menggunakan BTT jika anggaran kabupaten sudah habis," jelasnya.
Hingga saat ini, BPBD DIY telah mendistribusikan sebanyak 700 tangki air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan.(oso)