RADAR JOGJA - Rencana Presiden Joko Widodo menunda implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diapresiasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Jogja. Organisasi ini bahkan mendorong agar kewajiban Tapera dihilangkan.
Ketua Apindo Kota Jogja Sofyan Tahir mengatakan, penundaan implementasi Tapera merupakan salah satu keputusan bijak dari pemerintah. Sebab dengan hal itu, baik pekerja maupun pengusaha tidak ditambah lagi beban pungutan.
Menurut Sofyan, daripada menunda alangkah lebih baik pemerintah membatalkan sekalian kewajiban iuran Tapera. Lantaran jika tetap diterapkan nantinya para pengusaha akan berhitung kembali dalam hal pemberian gaji maupun potongan kepada pekerja.
"Kalau bisa tidak usah sekalian (kebijakan Tapera). Dibatalkan saja, kami pengusaha sudah berpikir lebih kompleks dan tentu kasihan pekerjanya," ujar Sofyan saat dihubungi kemarin (7/6).
Lebih lanjut ia menilai, kebijakan Tapera sejatinya juga kurang tepat diterapkan di Kota Jogja. Karena sudah banyak pekerja yang memiliki rumah. Entah rumah pribadi maupun kontrak.
Namun apabila iuran Tapera tetap diimplementasikan, dia berharap ada transparansi anggaran. Lantaran selama ini pengusaha hanya diminta pungutan oleh pemerintah namun tidak jelas fungsinya untuk apa.
Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan Tapera pemerintah mewajibkan pekerja dipotong tiga persen dari upahnya. Jika melihat upah minimum kota (UMK) Jogja yang nilainya mencapai 2.492.997, maka ada potongan sebesar Rp. 74.789. “Pengusaha harus berhitung kembali dengan potongan potongan seperti itu,” ucap Sofyan.
Sinyal penundaan Tapera itu muncul dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Sosok yang menjabat ketua Komite Badan Pengelola Tapera itu menilai, pemberlakuan Tapera bisa mundur dari jadwal. "Kalau memang ini (iuran Tapera) belum siap, kenapa harus tergesa-gesa," katanya. (inu/laz)