RADAR JOGJA - Perkumpulan Analis Resiko dan Penyelesaian Konflik (PARES) dan Fisipol UGM menggelar diskusi terkait penanganan sampah di DIY. Salah satu hal yang disoroti adalah perilaku warga dalam pemilahan sampah.
"Salah satu problem awal adalah saat proses pengumpulan sampah, itu tidak dilakukan pemilahan," kata pengamat politik lingkungan yang juga akademisi Fisipol UGM Nur Azizah dalam diskusi di BRI Work Fisipol UGM, Rabu (5/6).
Menurut dia, problem mendasar yakni minimnya kesadaran untuk mau dan bisa memilah sampah secara mandiri sejak awal. Pemilihan sampah mandiri sejak awal berdasarkan kategori, guna meminimalisasi pencampuran sampah saat menuju tempat pembuangan akhir (TPA).
Dia menilai, masalah sampah merupakan isu yang harus jadi tanggungjawab bersama. "Perlu tanggungjawab serta kesadaran kolektif," katanya
Kendati demikian, Azizah berujar bahwa pemerintah juga memiliki peran sentral selaku pembuat dan pemilik kebijakan. Dia menilai beberapa kebijakan yang diambil sejauh ini seringkali bersifat reaktif. Bukan preventif. "Nunggu sampahnya menumpuk dulu, bukan malah mencegah," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Keruangan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Sjamsu Agung Widjaja mengatakan, paradigma pemilihan sampah secara mandiri memang harus dilakukan dan terus disosialisasikan. "Dulu paradigmanya yang penting dikumpulkan, diangkut dan dibuang. Sekarang harus lebih peka untuk melakukan pemilahan dini," pesannya.
Sjamsu merinci, beberapa indikator yang terus digalakkan DLHK DIY adalah aspek pencegahan, pemilahan dan pengolahan. "Pencegahan dari hal sederhana misal makan dihabiskan, belanja jangan pakai kresek sekali pakai," contohnya.
Menurut dia, proses pemilahan sampah juga sangat penting dilakukan secara mandiri. Dari sampah rumah tangga dan sampah pribadi. "Itu contoh nyata partisipasi yang bisa dilakukan agar pengelolaan sampah lebih terarah ke depannya," paparnya (iza/pra)
Editor : Satria Pradika