JOGJA - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menetapkan iuran tiga persen dari total gaji atau upah pekerja terus mendapat kritikan.
Termasuk Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIJ yang skeptis dengan program tersebut.
"Tapera ini iurannya pasti, tapi kita dapat rumahnya entah tidak pasti. Rumah tidak pasti, upah terkikis pasti," katan Koordinator MPBI DIJ Irsad Ade Irawan Sabtu (1/6).
Diakuinya, rumah hal yang penting bagi pekerja, tapi negara juga harus terlibat dalam prosesnya. Dia menilai Tapera dalam hal ini bukanlah solusi.
Secara umum, lanjut dia, para pekerja sudah banyak menerima potongan secara reguler. Jika melihat kondisi properti di DIJ, angan-angan memilki rumah melalui Tapera pun dipertanyakan.
"Harga rumah dan tanah naik tinggi, tapi tidak dibarengi dengan kenaikan upah buruh yang signifikan," serunya. "Untuk Tapera ini, pemerintah tidak ikut iuran, gaji kita ini sudah terlalu banyak potongannya."
Dia juga khawatir Tapera justru dikorupsi. Dia mencontohkan seperti beberapa program pemerintah lainnya, Asabri, Taspen dan Jiwasraya.
"Tapera ini rentan dikorupsi, contoh kasus sebelumnya juga sudah sangat banyak," lontarnya.
Ketua koordinator Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Jogjakarta Syafiatudina berujar, salah satu persoalan utama yang mendasar adalah bagaimana dana Tapera akan dikelola.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas Tapera menurutnya juga masih perlu dipertanyakan.
"Skema penggunaan dananya untuk apa, dan pertanggungjawabannya akan seperti apa, itu semua belum jelas," terangnya.
Dina membeberkan, beberapa persen dari iuran Tapera tersebut nantinya akan dipakai untuk investasi oleh negara.
Dia menyebut , risiko investasi yang menggunakan dana publik itu pertanggungjawabannya seringkali tidak jelas.
Dina sendiri berpesan, sudah seharusnya para serikat pekerja menolak Tapera, karena pengelolaannya banyak masalah dan tidak ada keterlibatan dari serikat pekerja yang merupakan perwakilan masyarakat sipil.
"Kami tidak menolak perumahan untuk rakyat, tapi cara mencapai sana itu yang kami persoalkan," tandasnya. (iza/pra)
Editor : Heru Pratomo