RADAR JOGJA - Beberapa daerah yang reaktif dengan melarang pelaksanaan study tour bagi siswa sekolah di daerahnya disesalkan Wakil Wali Kota Jogja periode 2017-2022 Heroe Poerwadi.
"Pembahasan yang terjadi saat ini sudah missleading. Yang dibicarakan sudah bukan pada pokok persoalannya," kata pria yang akrab disapa HP itu dalam diskusi yang digelar Senin (20/5).
HP mengajak untuk melihat study tour dalam beberapa perspektif. Sehingga bisa utuh melihat masalahnya. "Sehingga jangan gebyah uyah melihat masalahnya," kata dia.
Study tour, kata HP, menjadi bagian dari pelaksanaan kurikulum. Baik yang sifatnya pilihan atau wajib. Umumnya pun sifatnya juga tidak wajib alias sukarela.
Perencanaannya pun biasanya sejak tahun pertama masuk sekolah. Itupun sudah ada komunikasi antarsekolah siswa dan orang tua. Tempat atau kota tujuan biasanya juga dirembug bersama. Pembayaran biasanya dilakukan dengan mengangsur selama beberapa bulan.
"Dengan demikian posisi study tour biasanya merupakan pengayaan dari ilmu juga bentuk kegiatan lapangan, pengamatan lapangan, latihan membuat laporan kegiatan lapangan dan sebagainya," jelas Ketua DPD PAN Kota Jogja itu.
HP juga mempertanyakan study tour menjadi tertuduh utama kecelakaan para siswa di Subang. "Jangan pula kalau orang berangkat belanja, terus terjadi kecelakaan yang disalahkan pasarnya. Kan problemnya banyak," kata pria yang sudah mencalonkan diri maju sebagai Calon wali Kota Jogja itu.
Dia setuju jika perlu ada pengaturan terutama agar tujuan study tour sebagai bagian kegiatan akademik tercapai. Misalnya jika Dinas Pendidikan akan mengatur, aturlah tempat atau destinasi wisatanya.
Misalnya menyangkut aspek museum, taman pintar, tempat belajar seni dan budaya, atau tempat-tempat yang memang relevan dengan tujuan kenyataan atau cara membuat laporan kegiatan lapangan.
Baca Juga: Ramai Kebijakan Larangan Study Tour, Pelaku Wisata di Magelang: Ngawur dan Tidak Mendasar!
"Sehingga meskipun kegiatan nampaknya seperti orang piknik, tapi nilai edukasinya juga ada. Jadi bukan dilarang, tetapi diatur, biar bisa dipertanggungjawabkan secara akademik," paparnya.
Soal aspek keselamatan? HP meminta biro wisata yang kredibel dan telah punya izin utk menyelenggarakan kegiatan wisata. Juga perlu adanya kelayakan biro perjalannya. Terutama menyangkut alat transportasi yang digunakan harus punya izin laik jalan dan persyaratan lainnya.
"Sehingga bisa memastikan biro wisata dan biro perjalanan termasuk alat transportasinya bisa memberi rasa nyaman dan aman ketika digunakan," tuturnya.
HP menegaskan , study tour tetap harus bisa dijalankan. Sebab tujuannya adalah kenyataan pengetahuan dan pembelajaran belajar dan pengalaman bersama. Sehingga akan menguatkan keakraban dan saling pengertian di antara siswa satu kelas atau sekolahan.
"Jadi kalau mau diatur, ya diatur saja tempat atau destinasi wisatanya, atur saja biro wisata dan perjalanan yg sudah berizin, dan kendaraannya harus yg mempunyai surat laik jalan yg masih berlaku. Serta sifatnya sukarela," jelasnya.
Editor : Heru Pratomo