RADAR JOGJA - Satu bulan menjelang setahun masa tugas Singgih Raharjo sebagai penjabat (Pj) wali kota Jogja, mulai diusik. Khususnya menyangkut langkah dan kebijakan Singgih menyelesaikan berbagai masalah krusial. Di antaranya seperti pengelolaan sampah.
Diketahui sejak Pemprov DIY mengumumkan penutupan TPST Piyungan, masyarakat di Kota Jogja ikut terdampak. Sampah sering kali tampak berceceran di sejumlah sudut kota. Bahkan di depo-depo, sampai sekarang banyak sampah yang tertahan. Belum bisa diangkut ke tempat pembuangan akhir.
“Kami berharap sebelum Lebaran, depo-depo sudah bisa bersih,” ucap Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto saat berbicara dalam diskusi bertajuk “Optimalisasi Wisata di Libur Lebaran 2024” pada Rabu (3/4) petang.
Eko menceritakan, dari hasil diskusinya dengan Pemprov DIY diketahui sampah di Kota Jogja belum juga tuntas. Karena itu, dia menunggu kiprah Singgih yang juga mengomandani Dinas Pariwisata DIY. Bila tak kunjung selesai bakal mengganggu kunjungan wisatawan selama masa libur Lebaran.
“Rakyat menunggu langkah Pak Singgih. Harapan saya Pak Singgih semakin sering mengayuh sepeda, banyak masalah cepat terselesaikan. Tapi hari ini sampah belum beres-beres juga,” sindirnya.
Anggota dewan yang tinggal di bilangan Timoho ini kemudian menyentil hobi Singgih bersepeda yang didokumentasikan dalam bentuk video. Hasilnya, sering diunggah di beragam media sosial.
“Rakyat membutuhkan penyelesaian yang cepat. Tidak semata-mata memproduksi video dan Tik Tok saja,” sentil Eko. Spontan pernyataan itu memancing suasana riuh peserta diskusi.
Beberapa peserta menghujani Eko dengan berbagai pertanyaan pancingan. Antara lain apakah dengan tidak kunjung beresnya sampah, Pj wali kota harus mengerem hobinya bermain Tik Tok dan media sosial.
Politisi PDI Perjuangan itu tak menjawab langsung. Eko justru menasihati agar hobi Singgih bersepeda, memproduksi video, dan Tik Tok dilanjutkan. Tapi saat turun ke masyarakat agar tidak lupa membawa kresek. “Kresek bisa untuk mengangkut sampah,” katanya.
Di bagian lain Eko juga menyoroti banyaknya kelompok sadar wisata (pokdarwis) di Kota Jogja. Bahkan pokdarwis itu mengelola berbagai kampung wisata di kawasan Malioboro. Namun dari catatan Eko, wisatawan yang bersedia mengunjungi pokdarwis tersebut jumlahnya masih sangat terbatas. “Ini tantangan bagi dinas pariwisata,” lanjutnya.
Eko kemudian menitipkan pesan kepada Singgih melalui Sekretaris Dinas Pariwisata DIY Lis Dwi Rahmawati yang juga hadir sebagai narasumber. Mendengar permintaan itu Lis hanya klecam-klecem.
Dia tersenyum tanpa memberikan tanggapan.
Komisi A, sambung Eko, ikut mengawal pariwisata dari sisi keamanan. Dia berharap rasa aman itu membuat wisatawan nyaman. Kerasan berkunjung ke Kota Jogja.
Selain Eko dan Lis, diskusi juga menghadirkan Ketua Koperasi Notowono Mangunan Purwo Harsono. Dia mengungkapkan berbagai tantangan dihadapi pengelola destinasi wisata berbasis masyarakat. Tantangan yang dihadapi termasuk berhadapan dengan investor pariwisata.
Sebagian besar para investor itu bermodal besar. “Ini berbanding terbalik dengan kami. Modal kami kearifan lokal yang kami tawarkan ke wisatawan,” tuturnya. Mangunan termasuk kawasan wisata yang berhasil dikelola masyarakat. (kus/laz)
Editor : Satria Pradika