JOGJA - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024 Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja libatkan anak disabilitas dan non disabilitas di Jogjakarta. Total sebanyak 10 program hasil Musrenbang 2024 untuk anak disabilitas dan non disabilitas di Kota Jogja telah selesai dan diberikan kepada Penjabat Walikota Jogja, Singgih Raharjo.
"Kedua hasil Musrenbang yang meliputi prog untuk anak disaabilitas dan non disabilitas tersebut telah kami berikan semuanya kepada pak Singgih Raharjo," ujar Ketua Forum Anak Kota Yogyakarta (FAKTA) Hanara Arundaun Kaulika, Senin (11/3/2024).
Sebagai salah satu peserta dalam Musrenbang 2024, Hanara menyampaikan bahwa hasil dari Musrenbang tersebut tidak bisa dijadikan satu antara program untuk anak disabilitas dengan non disabilitas. Saat diberikan kepada Pemkot Jogja dalam hal ini Singgih Raharjo, program hasil Murenbang tersebut juga diberikan secara terpisah.
"Agar nantinya bisa dijalankan berbarengan jadi ada program untuk anak non disabilitas dan juga anak disabilitas," tuturnya.
Pelaksanaan Musrenbang 2024 sengaja melibatkan anak-anak disabilitas dan non disabilitas. Hal twesebut bertujuan agar didapatkanya partisipasi atau hasil suara murmi dari anak-anak itu sendiri.
"Saat pelaksanaan musrembang kemarin Sabtu (9/3/2024) di Balai kota kami sengaja mengajak anak-anak di kota Jogja dari kelurahan hingga forum anak serta teman teman disabilitas," jelasnya
Anak anak tersebut diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk urung rembug dalam pemaparan program hasil Musrenbang 2024. Sistemnya, anak-anak tersebut boleh menyetujui atau tidak dan bahkan membwri sanggahan tentang rencanan kegiatan tersebut.
"Kalau mereka setuju maka akan kami lanjut serahkan ke Pemkot. Tapi kalau mereka tidak setuju dipersilahkan memberi tanggapan kemudian kami revisi," tandasnya.
Hanara juga menambahkan bahwa program hasil musrembang 2024 tersebut nanti pelaksananya pada tahun 2025. Jadi Musrembang tahun ini untuk kegiatan tahun depan, lanjutnya.
Sementar itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Kota Jogja, Yunianto Dwisutono menyampaiakan bahwa keterlibatan anak dalam pembangunan menjadi salah satu indikator pemenuhan hak sipil dan kebebasan khususnya hak partisipasi anak. Selain itu, hadirnya anak-anak menjadi pengalaman juga tempat belajar bermusyawarah bagi mereka.
“Hadirnya anak-anak ini untuk mengumpulkan usulan anak sekaligus media belajar berdemokrasi," tuturnya.
"Harapannya bisa perkaya wawasan dan membantu membentuk visi dan misi hidup pribadi anak-anak,” imbuhnya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin